Status Honorer Non-Database Mukomuko Masih Menggantung, Tokoh Pemuda Desak Bupati Ambil Langkah Nyata

Selain mendesak bupati, Weri juga meminta DPRD Mukomuko ikut mengambil peran aktif. 

Menurutnya, legislatif memiliki kewenangan penting dalam hal anggaran, termasuk kemungkinan menyediakan dana untuk membiayai honorarium apabila diskresi diberlakukan.

“DPRD harus terlibat mendorong bupati agar menggunakan diskresi. Mereka punya peran strategis, terutama terkait anggaran gaji honorer non-database. Jangan sampai DPRD hanya menonton,” tambahnya.

Weri turut mengingatkan bahwa tenaga honorer non-database bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah, melainkan individu yang setiap hari menjalankan tugas demi pelayanan publik.

“Ini tentang manusia, bukan sekadar data. Jangan biarkan mereka hidup dalam ketidakpastian. Kami hanya meminta pemerintah daerah hadir sepenuhnya untuk mereka,” tutup Weri.

 

Sumber: