Dampak Covid-19, Empat Proyek Gagal Tender

BENGKULU - Kepala Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu, Mursalun Lubis menyampaikan pihaknya telah menerima sebanyak 24 paket tender. Dari paket yang masuk ini ada empat paket yang ditarik kembali, atau gagal tender. Menurutnya, empat proyek yang gagal tender ini, merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi Covid-19. Mengingat di Provinsi Bengkulu sendiri, telah menjangkiti sebanyak 95 orang.

“Nilai dari 4 proyek yang gagal tender ini sekitar 3 miliar,” kata Mursalun, Jumat (12/6).

Untuk diketahui, dari 24 paket itu, sebanyak 9 paket yang telah selesai tender, dan 8 masih dalam proses tender, dan 3 paket yang masih dalam persiapan tender. Dikatakannya, salah satu dari empat proyek tadi adalah pengadaan mobnas yang berada di Biro Umum Humas dan Protokol berkisar Rp 1,26 miliar dan master plan Kawasan Fatmawati sebesar Rp 497 juta lebih.

Untuk paket ini, lanjutnya, sebelumnya sudah ada pihak penyedia dan telah memasuki persyaratan bahkan sudah dilakukan evaluasi. “Sekarang paket gagal tersebut akan dialihkan ke anggaran penanganan Covid. Kendaraan operasional sudah ada  penawaran namun ditarik kembali OPD,” tambahnya.

Selanjutnya, dampak Covid-19 ini juga mengakibatkan anggaran yang berasal dari Dinas PUPR dalam perkejaan Belanja Pengawasan Peningkatan Jalan Danau Dendam ini harus ditarik. Kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19 itu. Nilai dari paket belanja pengawasan peningkatan Danau Dendam sebesar Rp 898 juta lebih.

“Kemudian belanja pengawasan peningkatan Danau Dendam itu fisiknya tidak ada walaupun sempat tayang namun dinyatakan gagal,” tukasnya.

Ia pun mengimbau kepada seluruh OPD agar segera melaporkan semua paket lelangnya. Mengingat saat ini telah memasuki triwulan ketiga. “Kepada OPD  yang memiliki paket tender agar segera dilaksanakan tendernya. Karena masa kerjanya harus diperhitungkan. Karen waktu semakin sempit,” imbuhnya.

Kemudian, untuk paket belanja sewa sarana mobilitas angkutan darat, yang diperuntukkan bagi jasa keberangkatan jamaah haji yang berada di Biro Kesra Pemda Provinsi Bengkulu sebesar Rp 550 juta lebih itu juga gagal tender. Sementara untuk sewa mobilitas angkutan udara sebesar Rp 670 juta tersebut, juga sudah masuk tender. Tetapi karena tidak ada pelaksanaan haji  tahun ini. Maka tidak ada barang yang akan diangkut.

“Gagal tender, karena ada surat edaran Pemerintah Pusat tidak ada pelaksanaan haji tahun ini,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Biro Kesra Provinsi Bengkulu Drs. Edie Hartawan, M.Si menyampaikan dengan adanya pembatalan jamaah haji ini. Maka nantinya anggaran itu akan dialokasi kembali pada APBD-P ditahun ini yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. “Sementara ini untuk anggaran akan dikembalikan ke Pemda Provinsi Bengkulu nanti akan dibahas oleh TAPD,” kata Edie. (war)

Empat Proyek Gagal Tender

• Pengadaan kendaraan operasional lapangan oleh Biro umum, humas, dan protokol Rp. 1.262.000.000
• Master plan kawasan Fatmawati oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Rp. 479. 957.900
• Pengawasan Peningkatan Jalan Danau Dendam oleh Dinas PUPR Rp 898. 114.950
• Belanja sewa sarana mobilitas angkutan darat oleh Biro Kesra Provinsi Bengkulu Rp 550.000.000

Sembilan Paket yang Telah Selesai Tender

• Pembangunan Balai Adat Rp 000.000
• Jasa Konsultan Perencana Rp 191.462. 000
• Pengawasan Pembangunan Tanjung Agung Palik (lanjutan) Rp 551.466.000
• Pemeliharaan berkala alkes RSMY Rp 754.200.00
• Pengadaan PMT Bumil KEK dan Balita Kurus, Rp 3.490.000.000
• Perluasan Instalasi farmasi Rp 1.233.997.125
• Sewa sarana mobilitas udara, Biro Kesra Provinsi Bengkulu 6.700.000.000
• Renovasi landmark Pantai Panjang Rp 304.100.000
• Rehabilitasi gedung rawat jalan, RSKJ Soeprapto Rp 1.540.089.620

Sumber: