Fosma Desak Bawaslu Awasi PNS

KOTA BINTUHAN – Kembali dimulainya tahapan pilkada sentak, Kemarin siang (18/6) lima anggota Forum Sarjana dan Mahasiswa (Fosma) Kabupaten Kaur melakukan pertemuan dengan Bawaslu Kaur. Untuk memberikan dukungan pada Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan pilkada. Salah satu yang dibahas adalah pengawasan PNS. Karena banyak dugaan oknum PNS dalam setiap pilkada berlaku tidak. Memihak salah satu pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Wabup). Bawaslu diminta untuk menjadikan ini sebuah perhatian sejak dini. “Kita sangat berharap sekali pengawasan PNS jelang pilkada oleh Bawaslu terus ditingkatkan. Karena jangan sampai nantinya banyak PNS yang memihak salah satu pasangan calon apa lagi sampai jadi tim sukses dan sebagainya. Dan ini kita harapkan jadi perhatian penuh dari jajaran Bawaslu Kaur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pilkada 2020,” kata Ketua Fosma Kaur Arafik M Top, pada Ketua Bawaslu Kaur, Toni Kuswoyo dan anggota Bawaslu Kaur, Natijo Elem. Tidak hanya itu Fosma juga ingin mendengar langsung strategi dan langkah-langkah dalam melakukan pengawasan. Mengantisipasi dugaan adanya kecurangan dalam pilkada yang akan datang. Tidak hanya itu saja Fosma juga menyoroti banyaknya baliho pasangan cabup dan cawabup yang sudah terpasang. Banyak warga desa yang tidak terima dan resah di depan rumahnya dipasang baliho cabup dan cawabup. Fosma berharap ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Bawaslu Kaur untuk dapat menertibkan baliho itu. Menanggapi hal ini Ketua Bawaslu Kaur Toni Kuswoyo sangat mengapresiasi kedatangan Fosma ke Bawaslu Kaur. Dia berharap mendapatkan informasi banyak dari Fosma terkait kinerja Panwascam. Juga pengawasan pilkada yang akan datang. Terkait dengan pengawasan PNS yang diduga tidak netral, jauh hari Bawaslu terus melakukan sosialisasi. Agar PNS dalam setiap pilkada dan pemilu berlaku netral. Untuk saat ini Bawaslu juga telah melaksanakan MoU dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pengawasan netralitasi PNS pada pemilihan gubernur, walikota dan juga bupati secara serentak tahun 2020 ini. Kendati demikian tetap juga harus ada masukan dan informasi dari masyarakat terkait keterlibatan PNS dalam pilkada yang akan datang. “Kita terima semua masukan dan saran dari Fosma terkait pengawasan dan lain sebagainya jelang pilkada 2020. Termasuk juga akan terus memperketat pengawasan terhadap PNS,” pungkas Toni Kuswoyo. (cik)

Sumber: