Anggaran Nihil, Audit DD Usai APBD Perubahan

SELUMA - Hingga saat ini sudah ada lebih dari 12 laporan masyarakat terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) di Seluma. Hanya saja, dari 12 laporan yang diterima oleh Inspektorat Seluma tersebut, hanya ada beberapa laporan yang dapatditindaklanjuti. Selain itu, untuk realisasi dana desa (DD) di Kabupaten Seluma sama sekali belum diaudit oleh Inspektorat. Pasalnya, anggaran untuk audit DD merupakan salah satu mata anggaran yang direfocusing serta dipangkas oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) beberapa waktu yang lalu. Sehingga Inspektorat Seluma belum dapat melakukan audit. Inspektur Daerah Kabupaten Seluma Deddy Ramdhani, SE, M.SE, MA mengakui hal tersebut. Ia mengatakan bahwa untuk melaksanakan audit anggaran DD juga dibutuhkan dana yang besar. Anggaran itu dibutuhkan untuk operasional. Sehingga jika anggarannya tidak ada maka audit tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 ini pihaknya kembali mengusulkan anggaran tersebut. Sehingga nantinya bisa digunakan untuk biaya audit DD seluruh desa di Kabupaten Seluma “Bagaimana mau melakukan audit jika anggarannya tidak ada, nah kita sekarang sedang mengusulkannya dalam APBD-P,” sampai Deddy. Kemudian menurutnya, untuk desa yang dilaporkan atau menjadi polemik. Maka akan menjadi prioritas bagi Inspektorat Seluma untuk melakukan audit anggaran DD nya. Salah satunya adalah Desa Rawa Indah. Karena sebelumnya, masyarakat di Desa Rawa Indah melakukan aksi dengan mendatangi Kantor Bupati Seluma. Mereka meminta agar Pemkab Seluma memberhentikan kepala desa atas nama Rubimanto. Karena masalah pengelolaan DD serta pembagian BLT. “Untuk desa-desa yang menjadi polemik, tentunya akan kami jadikan prioritas untuk melakukan audit anggaran DD nya. Sehingga agar apa yang dituntut oleh masyarakat menjadi lebih jelas lagi,” tegasnya. Sementara itu, Inspetur Daerah Seluma mengatakan bahwa audit DD ini akan dilakukan pada Oktober dan November. Karena masih harus menunggu anggaran DD dicairkan 100 persen. Serta realisasinya100 persen. Sehingga tinggal menunggu pemeriksaan di lapangan disesuaikan dengan laporan yang mereka buat. “Untuk jumlah auditor memang masih kurang. Tapi kami tetap upayakan seluruh desa diaudit. Bukan hanya sampel saja. Jadi semua realisasi DD akan kami lihat," pungkas Deddy Ramdhani.(cup)

Sumber: