Serapan APBD 2020 Rendah, Dewan Minta Pihak Eksekutif Segera Lakukan Percepatan

BENGKULU - Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI) melalui Inspektur Jenderal Kemendagri RI, Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA dalam suratnya nomor:  700/2097/IJ perihal Pembinaan dan Pengawasan atas Penyerapan APBD TA 2020, Irjen Kemendagri, meminta kepada Gubernur Bengkulu untuk memberikan peringatan kepada Walikota Bengkulu atas rendahnya serapan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Bengkulu yang masih rendah, yakni hanya 36,50 persen. Terkait hal tersebut Dewan Kota Bengkulu turut angkat bicara. Anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Ariyono Gumay berharap, pemerintah untuk segera melakukan percepatan setelah nanti ditetapkannya APBD Perubahan.

"Saya pikir ini imbas dari kita lemahnya dalam perencanaan penganggaran pada saat Covid-19, yang kita alihkan anggaran semua ke BTT senilai Rp 204 miliar tetapi penyerapannya masih Rp 71 miliar, sehingga kegiatan-kegiatan di OPD tidak berjalan maksimal tetapi uang yang di BTT tidak terpakai. Penyerapan ABPD 2020 baru mencapai 36 persen. Kami berharap pada pihak eksekutif untuk segera percepatan setelah ditetapkannya APBD-P ini maka OPD harus mengejar target kinerja pengadaan barang. Yang sempat segera dilelang dan yang tidak sempat jangan dipaksakan," ungkap Ariyono, Jumat (25/9).

Sementara itu, menanggapi surat Kemendagri RI tersebut, Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi mengatakan, rendahnya penyerapan APBD 2020 tersebut hanya pada sistem pelaporan. Ia menambahkan meski penyerapan baru 36 persen namun sisanya masih dalam proses yang sedang dikejar oleh Pemerintah Kota.

"Itu sedang proses semua. Di akhir tahun akan kita kejar dan kebut, saya sudah cek fisiknya itu besar ada yang mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 50 miliar. Tapi tidak apa menurut saya teguran itu baik, namun bukan berarti kita ada uang tidak kita belanjakan. Malah kita kekurangan uang makanya kita pinjam ke Bank BJB untuk pembangunan jalan dan lampu jalan," kata Dedy. (tok)

Sumber: