BSPS Tahap Dua Dikebut

MUKOMUKO - Progres Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di enam desa, dikebut. Pasalnya, BSPS tahap dua di dua kecamatan itu, realisasinya baru mencapai sekitar 35 persen. Ini dikemuka Kabid Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Mukomuko, Bambang Budi Antoni, kemarin. “Kalau progres pembangunan, secara umum sudah 35 persen lebih. Saat ini mayoritas pekerjaan masih pemasangan batu bata,” ujarnya. Untuk jumlah penerima Program BSPS tahap dua di Mukomuko, mencapai 109 kepala keluarga (KK). Sebarannya, di Kecamatan V Koto yakni Desa Pondok Panjang, Desa Resno dan Desa Lalang Luas. Masing-masing desa, mendapat kuota untuk 20 KK, sehingga total di Kecamatan V Koto ada 60 KK penerima. Berikutnya di Kecamatan Teramang Jaya, sebanyak 49 KK penerima. Rinciannya, di Desa Pasar Bantal sebanyak 15 KK penerima, Desa Mandi Angin Jaya 16 KK penerima, dan Desa Nelan Indah sebanyak 18 KK penerima. “Program BSPS tahap dua ini kita mendapatkan 109 penerima. Dan semuanya sekarang sedang berjalan pelaksanaannya di lapangan,” katanya. Anggaran Program BSPS ini mencapai sekitar Rp 2 miliar. Seluruhnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Dari dana sebesar itu, setiap KK sasaran, mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp 17,5 juta. Dari dana itu, setiap KK, sudah diatur peruntukannya. Terdiri Rp 15 juta untuk belanja material bangunan yang dibutuhkan. Sedankan Rp 2,5 juta lagi, untuk membantu meringankan biaya upah tukang. “Masing-masing KK yaitu sebanyak Rp 17,5 juta. Dengan rincian, Rp 15 juta untuk belanja material dan sebanyak Rp 2,5 juta, untuk upah tukang,” jelasnya. Pihaknya optimis, kegiatan tersebut dapat tuntas sebelum berakhir Desember. Sebab realisasi di lapangan terbilang cepat. Bahkan tidak menutup kemungkinan di akhir November 2020, sudah banyak pekerjaan yang tuntas. “Kita harapkan pembangunan berjalan lancar tanpa ada kendala. Dengan begitu, semuanya bisa tuntas tepat waktu. Apalagi seluruh pendanaan kegiatan informasinya, sudah berada di Pemkab Mukomuko, karena kebijakan penyaluran DAK 100 persen dari pusat saat pekerjaan mulai berjalan,” pungkasnya. (hue)

Sumber: