Berikut Penyebab Realisasi Belanja Daerah Rendah

RB ONLINE - Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja daerah. Sehingga menyebabkan mengendapnya APBD pada bank umum. BACA JUGA : Pembangunan Command Center Provinsi Bengkulu Masih Dikaji

Termasuk belum dibayarkannya kewajiban kepada pihak ketiga atas belanja tahun anggaran sebelumnya. Terdapat sisa dana Pemda yang masih menunggu audit BPK-RI hingga masih adanya dana yang tersimpan di bank umum diorientasikan sebagai tambahan PAD (Bunga Perbankan). Faktor lain juga termasuk petunjuk teknis penggunaan dana transfer belum ditetapkan dan kehati-hatian Kepala Daerah (termasuk daerah hasil Pilkada 2020), dalam membelanjakan APBD di era pandemi untuk mencegah permasalahan hukum di kemudian hari. BACA JUGA: Dua Bulan TPP ASN di Lebong Terutang, Dibayar Juli Berdasarkan permasalahan di atas, Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan penyerapan APBD. Pertama, menginstruksikan percepatan pelaksanaan APBD TA 2021 dan kemudahan investasi di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021; Kedua, menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan sosial dan social safety net/jaring pengaman sosial di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 846/1994/SJ tanggal 23 Maret 2021; Ketiga, menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 kepada BPK untuk segera dilakukan proses audit melalui Surat Nomor 901/2594/SJ tanggal 23 April 2021. BACA JUGA: Serapan APBN di Provinsi Bengkulu Masih Rendah, Rp 1, 046 Triliun DAK Fisik Mengendap Keempat, menginstruksikan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Surat Edaran Mendagri bersama dengan Kepala LKPP Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021; Kelima, berkoordinasi dengan BPK untuk bisa mempercepat proses audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020. Keenam, melakukan koordinasi terkait proses percepatan pelaksanaan realisasi APBD bersama KPK, BPKP dan Kemenkeu dengan pemerintah daerah; Baca Selanjutnya >>>

Sumber: