Kelompok Rentan Tanpa NIK Bisa Vaksin Covid-19, Risiko Kematian Turun Setelah Imunisasi

JAKARTA  - Senin lalu (2/8) melalui surat edaran, Kementerian Kesehatan memperbolehkan masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal ini menguntungkan bagi kelompok masyarakat rentan.

Dalam surat yang diteken Sekretaris Jendral Kemenkes Oscar Primadi itu disebutkan masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi merupakan salah satu kelompok prioritas mendapatkan vaksin Covid-19. Kelompok rentan ini acap kali terkendala secara administratif karena tidak memiliki NIK. Surat edaran bernomor HK.02.02/III/15242/2021 itu memberikan payung hukum agar tidak adanya NIK tidak menjadi halangan untuk mendapatkan vaksin Covid-. “Diperlukan optimalisasi dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk memudahkan akses kelompok masyarakat tersebut di tempat pelaksanaan vaksinasi,” kata Oscar seperti yang tertulis dalam surat tersebut.

Teknis pelaksanaannya, dinas kesehatan daerah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari masyarakat yang belum memiliki NIK yang akan divaksin. Setelah itu lapor dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk pelaksanakan imunisasi di lokasi yang disepakati. Untuk jenis dan jumlah vaksinnya sesuai dengan persediaan di kota/kabupaten dan provinsi. “Jika kebutuhan vaksin belum mencukupi, maka dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota dapat mengajukan usulan ke Kementrian Kesehatan,” tulisnya.

Langkah ini diapresiasi oleh Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin. Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil untuk akses vaksinasi bagi masyarakat adat dan kelompok rentan bersurat kepada presiden. “Setelah didesak lewat advokasi dan surat terbuka, pemerintah akhirnya menerbitkan surat edaran yang menjamin akses vaksin untuk kelompok rentan,” bebernya kemarin.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bahwa vaksinasi merupakan salah satu strategi penanganan Covid-19. Jumlah vaksin yang belum banyak membuat pemerintah harus memilih kebijakan pemberian vaksin untuk daerah dan kelompok berisiko.

Distribusi vaksin di daerah yang angka kematiannya tinggi menjadi perhatian. Pemberian vaksin ditujukan untuk mengurangi risiko kematian.

”Yang meninggal sebagian besar yang belum divaksin,” kata Budi. Dia mengambil contoh di RS Cipto Mangunkusumo. Dari 53 pasien Covid-19 yang dirawat dan baru mendapatkan sekali suntikan vaksin ada satu orang yang meninggal. Lalu dari 78 orang yang dirawat dan sudah mendapatkan vaksin komplet tidak ada yang meninggal. Lalu pada 618 orang yang dirawat di RSCM karena Covid-19 dan belum divaksin, 88 orang diantaranya meninggal dunia.

Dengan angka kematian yang rendah maka pemerintah terus mengejar cakupan vaksinasi. Selain itu juga menambah jumlah vaksin dalam negeri. Seperti kemarin 500 ribu vaksin Covid-19 dari Sinopharm tiba di Indonesia.

Vaksin dari Sinopharm ini ditujukan untuk vaksinasi program gotong royong. “Dengan kedatangan ini telah ada 8 juta dosis vaksin Sinopharm yang diterima Indonesia,” ungkap Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan bahwa vaksinasi masyarakat maritim sudah mencapai 85 persen dari target yang mereka patok. Untuk itu, pihaknya mulai menyasar daerah-daerah di Jawa maupun luar Jawa yang persentase vaksinasinya masih minim. ”Seperti di Cilegon itu baru sebelas persen, kami sasar di sana. Kemudian saya datang ke Sumedang, itu juga baru 17 persen,” ungkap dia kemarin.

Berdasar data terakhir yang diterima oleh Yudo, sejak pertama kali melaksanakan serbuan vaksinasi mereka sudah menyuntikan lebih dari 400 ribu dosis vaksin. Menurut mantan panglima Komando Armada (Koarmada) I itu, vaksinasi dilakukan oleh TNI AL sesuai dengan pasokan vaksin dari Kemenkes. ”Kami punya tenaga vaksinator, tenaga kesehatan. Tapi, vaksinnya kami minta dari Kemenkes melalui Puskes TNI,” bebernya.

Selain daerah yang persentase vaksinasinya masih rendah, TNI AL juga getol mendatangi pulau-pulau terluar dan daerah kepulauan yang sulit diakses. Mereka datang untuk mengajak masyarakat disuntik vaksin. Di Jawa Timur, kata Yudo, salah satu daerah kepulauan yang sudah disambangi oleh Angkatan Laut adalah Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Dia memastikan, kapal-kapal TNI AL akan terus melakukan jemput bola agar masyarakat kepulauan segera divaksinasi.

Sesuai arahan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, lanjut Yudo, TNI AL juga menggerakan KRI dr Soeharso-990 ke Semarang, Jawa Tengah. Itu dilakukan lantaran produksi oksigen di daerah tersebut minim. ”Tidak ada pabrik-pabrik yang besar seperti di Jawa Timur,” ucap Yudo. Untuk itu, KR dr Soeharso-990 sebagai kapal bantu rumah sakit yang bisa memproduksi oksigen dikirim ke Semarang. ”Melayani kebutuhan (oksigen) rumah sakit maupun masyarakat,” imbuhnya.

Dari dua kapal bantu rumah sakit, KRI dr Soeharso-990 punya kapasitas produksi oksigen paling besar. Di Semarang, Yudo menuturkan, masyarakat bisa datang untuk mendapat oksigen secara gratis di kapal tersebut. Mereka cukup datang membawa tabung kosong dan akan langsung diberi tabung yang sudah terisi oksigen. ”Kami tukar supaya cepat. Karena kalau tunggu pengisian (oksigen) di kapal bisa 15 sampai 20 menit,” jelas dia.

Yudo tidak ingin masyarakat yang membutuhkan oksigen segera harus mengantre lama. Selain itu, dia juga tidak ingin ada antrean yang menyebabkan kerumunan di lokasi pengisian oksigen tersebut. Data terakhir yang disampaikan oleh Dinas Penerangan TNI AL, KRI dr Soeharso-990 sudah memproduksi 440 ribu liter oksigen sejak kapal itu sandar di Semarang 28 Juli lalu. Selain masyarakat, oksigen mereka distribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan. (syn/lyn)

Sumber: