Dewan Minta TAPD Rincikan Penggunaan Anggaran Refocusing Covid-19

 

BENGKULU - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dapat merincikan penggunaan anggaran refocusing dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2020, yang diperuntukan dalam penanganan pandemi Covid-19. Pada APBD 2020 diketahui refocusing anggaran tidak sedikit mencapai Rp 35,2 miliar.

Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, H. Badrun Hasani, SH, MH menyebutkan, dari total alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 realisasinya berkisar Rp 31,02 miliar dan terdapat kelebihan Rp 4,18 miliar. Sehingga realisasi anggaran refocusing pada tahun lalu mencapai 88,1 persen.

"Diketahui anggaran refocusing itu tersebar di 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu. Dengan total anggaran dan realisasi yang beragam di masing-masing OPD," kata Badrun.

Di mana anggaran refocusing tersebut diantaranya pada Dinas Kesehatan Rp 13,07 miliar dengan realisasi Rp 12,26 miliar, RSMY Rp 5,9 miliar yang terealisasi Rp 5,46 miliar. Lalu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Rp 411,57 juta dengan realisasi Rp 410,76 juta, Dinas Perindustrian Perdagangan (Perindag) Rp 113,62 juta terealisasi Rp 95,31 juta, BPSDM Rp 300 juta terealisasi Rp 170,47 juta, Satpol PP Rp 100 juta terealisasi Rp 90,6 juta, serta PPKD BTT Rp 15,3 miliar terealisasi Rp 12,51 miliar.

Namun untuk penggunaan masing-masing OPD yang ditetapkan menjadi pos anggaran refocusing penanganan Covid-19 tidak ada rinciannya. Sehingga banggar meminta kepada TAPD untuk melakukan rincian. "Ya sama sekali tidak ada rinciannya. Makanya kita minta kepada TAPD untuk menjelaskan rincian penggunaan anggarannya," tambahnya.

Hal serupa disampaikan anggota Banggar DPRD Provinsi lainnya, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, MH. Usin mengatakan TAPD seharusnya melampirkan rincian dari penggunaan anggaran refocusing pada masing-masing OPD tersebut. Agar pada rincian tersebut dapat menjadi  bahan evaluasi refocusing anggaran yang kembali dilakukan pada tahun ini.

"Iya selain kita minta dirincikan kita juga mempertanyakan ketidaksinkronan dalam penggunaan anggaran pada APBD tahun lalu. Agar ini menjadi bahan evaluasi kedepan," tukas Usin.(tok/adv)

Sumber: