HONDA

PPKM Diperpanjang Sampai Pandemi Hilang, Tarif PCR Maksimal Rp 525 Ribu

PPKM Diperpanjang Sampai Pandemi Hilang, Tarif PCR Maksimal Rp 525 Ribu

JAKARTA - Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa PPKM diperpanjang sampai masa evaluasi berikutnya, yakni 23 Agustus 2021. Namun, ia juga menyebut, bahwa selama Pandemi masih ada di Indonesia, PPKM tidak akan dihentikan.

Luhut mengatakan dirinya banyak mendapat pertanyaan apakah PPKM akan dilanjutkan atau dihentikan. Ia menegaskan, bahwa selama selama Covid-19 masih menjadi pandemi, maka PPKM akan tetap menjadi instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat.

”Kalau situasi Covid-19 semakin baik, PPKM akan diturunkan ke level yang lebih rendah. Dimana level 1 dan 2 mendekati kehidupan normal,” jelas Luhut kemarin (16/8)

Luhut mengatakan, bahwa pelaksanaan PPKM akan dilakukan sesuai level dan akan dievaluasi setiap minggu secara tetap. Dalam beberapa minggu terakhir, sudah terlihat penurunan kasus konfirmasi positif, kasus aktif, maupun tingkat BOR.

Sehingga untuk menjaga momentum ini, pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM level 2,3,4 di Jawa Bali sampai 23 Agustus 2021. Dalam penerapan perpanjangan PPKM seminggu ke depan terdapat tambahan kabupaten /kota yang masuk ke Level 3 sebanyak 8 kabupaten/kota, sehingga total kabupaten kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten/kota. ”Detail keputusan ini akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri secara lebih mendetail,” jelas Luhut.

Selain itu, Luhut menyebut bahwa masa percobaan pembukaan mall/pusat perbelanjaan berlangsung sukses. Sehingga dalam waktu dekat, uji coba akan diperluas ke kota-kota lain di level 3 dan 4. “Kapasitas akan ditingkatkan menjadi 50 persen. Kemudian dine-in diperbolehkan dengan kapasitas 25 persen atau 2 orang per meja,” jelas Luhut.

Selain itu, Olahraga jenis Outdoor yang dilakukan secara individu atau kelompok yang jumlahnya tidak lebih dari 4 orang dan tidak melibatkan kontak fisik akan diizinkan beroperasi dengan Protokol Kesehatan yang ketat. Uji coba penerapan SOP ini menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada empat aglomerasi di Jawa-Bali di PPKM Level 4 dan kota/kab dengan PPKM level 3

Pada kesempatan lain, Presiden Joko Widodo mengatakan saat pandemi Covid-19 pemerintah mencari titik keseimbangan antara "gas dan rem". Artinya harus ada keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. "Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat," imbuhnya.

Strategi dan manajemen lapangan harus dinamis. Artinya menyesuaikan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu. "Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten,” ucap Jokowi. Dia beralasan, hal ini untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada konferensi pers RAPBN kemarin mengungkapkan target pemerintah dalam mengatasi pandemi adalah dengan mengurangi laju penularan. Tujuannya agar jumlah yang tertular tidak lebih tinggi dari kapasitas fasilitas kesehatan. ”Indonesia 400 ribu tempat tidur dan 30 persen dialokasikan untuk covid,” ungkapnya.

Pandemi ini tidak akan menghilang dengan cepat. Untuk itu harus hidup berdampingan. Pemerintah membeberkan strategi penanganan pandemic. Budi menyebutkan yang pertama adalah melakukan perubahan perilaku. Ini melalui protokol kesehatan (prokes). Selanjutnya, kedua harus melakukan deteksi dengan baik. ”Kedua strategi ini diarahkan pada orang sehat untuk mengurangi laju penularan,” ujarnya.

Intervensi bagi mereka yang sehat lainnya adalah vaksinasi. Budi menyebut, vaksin yang disediakan sudah bisa memenuhi kebutuhan vaksinasi 208 juta rakyat Indonesia. Namun, kedatangan vaksin dilakukan secara bertahap. Pada Agustus hingga Desember nanti, diharapkan jumlah yang divaksin akan lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. ”Kita kejar provinsi dengan angka kematian tinggi untuk vaksinasi,” ucapnya.

Selanjutnya adalah mempersiapkan rumah sakit. Menurutnya, jika pemerintah sudah melakukan strategi ini maka tandanya ada ketidakdisiplinan dalam prokes dan testing. ”2022 nanti kita akan fokus pada strategi hulu,” katanya.

Strategi kelima adalah penguatan sistem kesehatan. Dalam hal ini harus dilakukan transformasi. ”Tidak ada yang menjamin SARS-CoV 3 dam 4 muncul kapan. Tugas kita mempersiapkan sistem kesehatan,” ungkapnya. Transformasi yang disiapkan adalah layanan primer untuk fokus promotif dan preventif, pemerataan layanan kesehatan, perbaikan sistem keuangan kesehatan, distribusi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Kemarin Kemenkes mengumumkan aturan terkait harga tes PCR dan durasi pengumuman hasilnya. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 menyebutkan tarif batas atas tes PCR di Jawa dan Bali Rp 495.000. Sementara di luar Jawa-Bali termasuk Bengkulu harga maksimalnya Rp 525.000.  ”Hasil swab PCR paling lama dikeluarkan 1 x 24 jam,” ucap Dirjen Yankes Abdul Kadir. Aturan ini berlaku mulai hari ini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa saat ini, kasus Covid-19 di wilayah Jawa-Bali menunjukkan tren peningkatan. Secara jumlah per 9 Agustus, kasus aktif di Jawa-Bali berkontribusi 53,5 persen dan untuk luar Jawa-Bali berkontribusi 46,5 persen dari total kasus aktif nasional. Selama 1-9 Agustus, kenaikan kasus aktif di luar Jawa-Bali meningkat 1,24 persen. Sementara di Jawa-Bali justru turun 27,08 persen.

“Di luar Jawa-Bali ada yang meningkat yaitu di Sumut, Kaltim, Sumbar, dan Riau. Namun ada juga 10 provinsi yang menurun, yaitu Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepri, NTB, NTT, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat,” jelasnya.

Airlangga menjelaskan, dari asesmen di luar Jawa-Bali, asa 132 kab/kota menerapkan PPKM level 4, lalu ada 215 kab/kota menerapkan PPKM level 3, dan 39 kab/kota menerapkan PPKM level 2.

Khusus di luar Jawa-Bali, periode perpanjangan dilakukan selama 2 minggu yakni 10-23 Agustus. “Karena memang berbeda dengan pulau Jawa-Bali yang sudah menurun (jumlah kasus),” imbuhnya.

Percepatan vaksinasi dilakukan dengan meningkatkan target jumlah suntikan per hari. Yakni diberikan oleh TNI 500 ribu, Polri 600 ribu, Pemda 1,2 juta, dan selebihnya kepada BKKBN dengan mengoptimalkan bidan sebagai vaksinator.

Jumlah vaksin yang akan tiba di Agustus sebanyak 72 juta ditambah 5,5 juta (sekitar 77,5 juta) dosis. Kemenkes telah menyiapkan distribusinya ke seluruh provinsi maupun kabupaten/kota. Pemda juga diimbau tidak menyimpan stok vaksin dan vaksinasi dosis 2 mendesak untuk segera diberikan.

Dari sisi mobilitas, Airlangga menyebut telah terjadi penurunan hampir di seluruh provinsi. Hanya 2 provinsi yang mobilitasnya naik yakni Sumbar dan NTT. Kenaikan indeks mobilitas sejalan dengan tren kenaikan kasus aktif, sehingga perlu tetap dilakukan pengetatan mobilitas lewat PPKM.

Dari hasil evaluasi, 45 kab/kota masih perlu ditindaklanjuti dan pemerintah juga mempersiapkan fasilitas isolasi terpusat. Pemerintah akan menggunakan fasilitas kapal PELNI yang disiapkan oleh Kemenhub dengan tahap awal di 4 kota (Medan, Bitung, Sorong, Bandar Lampung).

“Pembiayaan fasilitas isolasi terpusat dengan kapal PELNI disiapkan pemda, Kemenkes, dan BNPB. Yang sudah confirmed adalah Bitung dan Bandar Lampung,” jelas Airlangga.

Sementara Polri memastikan telah berupaya keras dalam mencegah penyebaran Covid 19 dengan mendukung PPKM. Pada PPKM Level 4 dengan periode 3 Agustus hingga 14 Agustus, korps bhayangkara benar-benar menerapkan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dengan menutup 483 tempat usaha untuk sementara.

Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto menuturkan, penutupan 483 tempat usaha itu diikuti dengan menerapkan denda. Total jumlah denda yang didapatkan mencapai Rp 51 juta. ”Penutupan tempat usaha itu hanya sementara ya,” tuturnya kemarin.

Yang lebih mencengangkan, Polri melakukan penindakan terhadap 11.8 juta orang dalam pelaksanaan PPKM level 4. Penindakan itu berupa teguran lisan dan tertulis untuk para pelanggar PPKM Level 4. ”Teguran lisan mencapai 9.937.939 orang dan sisanya teguran tertulis,” jelasnya.

Lalu, untuk membatasi mobilitas sosial telah dilakukan penyekatan. Dalam Operasi Aman Nusa II terdapat 3.164 titik penyekatan di seluruh Indonesia. Petugas yang terlibat mencapai 41.145 orang. ”Sejak Juli terdapat 197 ribu kendaraan yang diperiksa,” ujarnya.

Lalu, untuk kendaraan yang disanksi putar balik mencapai 48 ribu. Dalam penyekatan itu juga dilakukan tes swab antigen terhadap lebih dari 1,1 juta orang. ” kita optimis merdeka dari pandemi Covid 19,” jelasnya.(tau/dee/lyn/idr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: