Gubernur akan Beri Sanksi Tegas, Pertambangan dan Perkebunan Dievaluasi 

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Musibah banjir besar di Kota Bengkulu dan Benteng disinyalir juga disebabkan kerusakan hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu disikapi Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Ia menyampaikan  pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi atau mematuhi prinsip-prinsip konservasi dan reklamasi pascatambang.

Melihat kondisi banjir saat ini, yang terjadi di sejumlah daerah. "Tentu akan kita berikan sanksi yang tegas dan berat. Karena kita lebih penting menyelamatkan masyarakat dan lingkungan yang paling utama. Nanti bisa sampai pada pencabutan izin dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas Rohidin saat dikonfirmasi oleh RB kemarin.

Dijelaskannya, beberapa waktu terakhir pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja izin usaha pertambangan dan perkebunan terutama di daerah hulu sungai. Ini dilakukan, untuk memimalisir dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Juga kita sekarang sedang melakukan evaluasi terhadap kinerja izin usaha pertambangan dan perkebunan terutama di daerah hulu sungai ada beberapa bulan terakhir kita lakukan evaluasi. Kemudian, kita akan melihat dan akan lakukan usulan ke kementerian terkait agar bagaimana kepatuhan terhadap kinerja perbaikan lingkungan itu dilakukan. Ini yang penting," jelas Rohidin.

Kemudian, pihaknya juga menyoroti dari beberapa faktor yang menyebabkan banjir. Selain dari faktor hulu, yang menyebabkan luapan sungai. Yakni berkaitan dengan sistem drainase. Dimana pembangunan sistem drainase ini memiliki andil penting dalam sarapan air di pemukiman penduduk. Tak terkecuali bagi sistem drainase yang ada di Kota Bengkulu.

"Dan solusi jangka panjang, ini penataan drainase perkotaan sangat penting, karena banjir di kota ini terjadi hampir di semua titik. Bahkan di Betungan itu ada di beberapa komplek perumahan kalau sudah curah hujan tinggi, karena sistem drainase tidak dibangun dengan baik. Dan tidak terkoneksi dengan baik. Maka ini juga menyebabkan titik banjir di Kota ini sangat sering terjadi," kata Rohidin.

Kendati demikian, ia tak menampik jika bencana banjir ini, merupakan tanggung jawab semua pihak. Untuk itu, ia mengimbau kepada jajaran agar sigap dan tanggap untuk saling membantu para korban banjir tersebut.

"Pertama kita tentu menginginkan masyarakat untuk siap siaga. Karena ini kejadian sudah rutin tahunan sejak 80 an lalu. Bahkan sekarang banjir ini semakin parah. Kita harapkan agar semua siap siaga. Juga petugas BPBD dan Dinas Sosial dan aparatur pemerintah juga segera untuk memberikan bantuan dan pertolongan," pesan Rohidin.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga mengatakan disinyalir delapan perusahaan tambang di Bengkulu Tengah telah menyebabkan hancurnya pondasi ekologis sungai Bengkulu. Mulai dari anak sungai sampai dengan muaranya sudah masuk dalam kategoi tercemar berat.

“Tentu saja proses sedimentasi dan pendangkalan sungai ini akibat hancurnya DAS Bengkulu. Perusahaan tambang tersebut terindikasi sebagai pencetus banjir besar tahun 2019 dan mencemari DAS Air Bengkulu yang menjadi sumber kehidupan,” kata Ibrahim.

Serapan air dikuasai pertambangan batu bara.  "Berdasarkan data seluas 11.701,67 hektare kawasan Taba Penanjung sudah dikuasai oleh industri ekstraktif pertambangan batu bara. Luas kawasan Taba Penanjung 148,38 km2 atau 14.838 hektare, artinya sudah 78 persen kawasan Taba Penanjung dikuasai oleh industri ekstraktik pertambangan batu bara," katanya.

Kemudian, pelepasan kawasan hutan untuk review tata ruang Provinsi Bengkulu di Kabupaten Benteng seluas 5.267 hektare terdiri dari Hutan Lindung (HL) Bukit Daun 1500. Daerah lainnya, Taman Buru (TB) Semidang Bukit Kabu 2.533 hektare, HL Semidang Kabu seluas 175 hektare, HL Rindu Hati seluas 1000 hektare dan Taman Hutan Raya (Tahura) Rajo Lelo 59 hektare. Ini semua sangat kuat jika tujuan kepentingan pelepasan kawasan hutan ini untuk kepentingan industri ekstraktif.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu kemarin turun ke lapangan untuk melakukan asesmen ataupun pendataan terkait kejadian bencana banjir yang terjadi di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

Kepala Departemen Advokasi dan Program Walhi Bengkulu, Dodi Faisal menjelaskan, mereka bergerak dalam rangka merespon bencana ekologis yang terjadi di Provinsi Bengkulu saat ini. Sehingga dalam artian, Bengkulu pada saat ini sedang mengalami darurat ekologis. Maka dari itu kegiatan asesmen ini dilakukan, sebab pihaknya ingin menemukan fakta dan data yang sesungguhnya.

"Kita ingin menemukan fakta yang sebenarnya di lapangan, apakah masyarakat kita ini sudah mengetahui apa penyebab dari banjir ini. Sebab menurut kita dari Walhi Bengkulu banjir ini bukan hanya dari faktor alam saja, namun ada juga faktor dari ulah tangan manusia," tegasnya

Dia menambahkan, berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang kita dapatkan dilapangan, banjir yang terjadi ini disebabkan oleh tutupan hutan dihulu DAS air Bengkulu yang sudah berkurang. Sehingga daerah resapan airnya sudah tidak berfungsi, karena adanya operasi pertambangan yang mempengaruhi semua ini.

"Inilah yang sedang kita coba dorong dan menyadari masyarakat jika kejadian banjir ini tidak hanya faktor alam namun adanya faktor penyebab lainnya. Dalam melakukan asesmen ini kita membagi menjadi dua tim, yang terdiri dari tim satu dan tim dua yang dibagi area penelurannya," ujarnya.

Lanjutnya, tim satu akan menelusuri daerah Desa Genting, Desa Air Napal, Desa Talang Panjang, Desa Lubuk langkap, Desa Paku Haji, Desa Kembang Ayun, Desa Kerta Pati dan Sidodadi. Kemudian tim dua menelusuri wilayah Desa Kembang Seri, Talang empat, Desa Kancing, Desa Jayakarta, Desa Pulang Panggung, Desa Susup Desa Taba Mutung hingga wilayah Taba Penanjung Liku Sembilan.

"Dua tim ini dibagi karena kita mencoba untuk melihat dan menelusuri dua DAS yang ada di Benteng ini. Pertama DAS Sungai Bengkulu dan Kedua DAS Sungai Lemau. Disini kita akan melihat dampak bencananya dan apa yang menyebabkan bencana banjir ini bisa terjadi," tutup Dodi. (war/jee)

Sumber: