Persoalan Sampah Bisa Hambat Pariwisata, DLH Akui Minim Armada

BENGKULU, rakyatbengkulu.com – Pemerintah dinilai kurang serius dalam pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Bengkulu Abdullah Ibrahim Rintonga mengatakan yang menjadi permasalah saat ini yaitu program dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah tidak berlangsung lama. Selain itu juga sampai saat ini tidak ada alasan yang jelas tidak dilakukannya pengelolaan sampah lebih lanjut dan dengan cara terpadu.

“Program dan penyuluhan ini harus tetap di tegakkan supaya tujuan tujuan bisa tercapai,” ujarnya.

Baim sapaan akrab Abdullah Ibrahim Rintonga menjelaskan upaya pemerintah dalam penanganan dan pengurangan sampah di kawasan pesisir termasuk Pantai Panjang masih jauh dari kata baik. Hal ini disebabkan karena minimnya fasilitas, sumber daya manusia dan sumber dana dari pemerintah.

“Faktanya masyarakat masih membuang sampah di pantai dan menumpuknya di satu tempat, misalnya pinggir jalan, saluran air dan lahan kosong. Karena tidak adanya sarana penampungan sementara sampah,” jelasnya.

Dilanjutkannya, padahal Kota Bengkulu memiliki peluang dalam bidang pariwisata untuk kawasan pantai dan ini bisa menjadi wisata unggulan. “Bagaimana ini terwujud jika di sepanjang pantainya banyak dicemari sampah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah SSTP, M.Si mengatakan pemilahan sampah organik dan non organik saat ini dilakukan dengan manual oleh pemulung karena belum adanya pengeloaan sampah dan pemisahan sampah di tempat pembuangan sementara. “Dulu ada bank sampah tapi tidak lama berjalan karena proses inikah butuh waktu lama, apalagi jika berbicara uang,” ujarnya.

Jumlah angkutan sampah saat ini hanya 13 dump truck dan 14 amrol + kontainer yang dinilainya masih sangat kurang dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. “Kita upayakan adanya penambahan terus, namun dua tahun terakhir ini Indonesia dilanda pandemi, jadi anggaran lebih mengarah ke situ, APBD Perubahan ini kita dapat satu dump truck dan  satu amrol + kontainer,” sebutnya.

Pihaknya saat ini sedang menggiatkan program merdeka sampah, sebagai salah satu upaya mereka agar lingkungan Kota Bengkulu bebas dari sampah. “Mulai dari memberi pemahaman sampai pelibatan pihak masyarakat dalam pengeloaan, penguatan dari fungsi pengelolaan dari pemerintahannya, reduksi dan lainnya. DLH saat ini fokus kepada edukasi masyarakat dan pelibatan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),” terangnya.

Medy juga mengatakan pengelolaan sampah itu selain oleh pemerintah dilaksanakan oleh LPM dan jasa angkutan sampah. “Saat ini sudah banyak angkutan sampah yang mandiri. Mandiri ini sebagian ada yang di bawah komando LPM tapi sebagian ada yang belum terkoordinasi melalui forum LPM. Tiap kelurahan ada satu LPM dan sudah dua kali melakukan pertemuan. Ada satu pertemuan lagi perumusan masalah konkret,” katanya.

Dia mengharapkan LPM bisa terorganisir dengan baik dan berperan aktif dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. “Tata kelola sampah di masyarakat tentu lebih baik, karena tidak ada lagi masyarakat yang buang sampai sembarangan. Pembuangan sampah di koordinir dengan armada mereka sehingga sampah berserakan tidak ada lagi,” harapnya.

Pengelolaan Pantai Panjang yang terkesan kumuh dan nampak tidak dikelola dengan baik, dikatakan Medy sebagian warga sudah bekerja sama dengan pihak DLH dan sebagian sudah tumbuh kesadarannya, namun sebagian lagi masih kita beri edukasi dan pemahaman. Karena banyak warga yang membuang sampah dengan cara dikubur di pasir. “Kalau yang organik bisa melebur tapi kalau yang bukan ya merusak pemandangan dan kotor. Ini adalah tantangan kita tapi tidak bisa memaksa,” sambungnya. (cw2)

Sumber: