Upaya Pemkot Kelola Mess Pemda Didukung Penuh Dewan

 

BENGKULU, rakyatbengkulu.com -  Langkah Pemkot Bengkulu yang berniat melakukan pengelolaan penuh mess Pemda mendapat sambutan positif dari wakil rakyat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu Dediyanto menilai, apa yang dilakukan Walikota Bengkulu Helmi Hasan dengan melayangkan surat permohonan kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sangat tepat.

BACA JUGA: Pemkot Sanggup Kelola Mess Pemda

Terlebih saat ini, kondisi Mess Pemda Provinsi Bengkulu tak terawat alias terbengkalai. Apa yang ingin dilakukan Pemkot lanjutnya, tak lain untuk memajukan daerah termasuk dalam pemanfaatan aset. Terlebih lanjut, tiap tahun Mess Pemprov selalu dibahas sebagai aset tidak produktif.

Suatu hal yang miris, lantaran letaknya di lintas wisata yang strategis dan berpotensi dipakai untuk hal negatif.  "Mess ini jadi tontonan rakyat, para tamu wisata sehingga tidak edukatif dan contoh buruk dalam pemanfatan pembangunan. Jadi, ketika Pemkot ajukan permohonan pemanfaatan Mess Pemda itu produktif dan keren," kata Dediyanto, Jumat (7/1).

Ketika kemudian,  Mess Pemda dihibahkan ke Pemkot, maka secara tidak langsung Pemprov sudah terbantu. Karena aset bisa diberdayakan untuk kepentingan pemerintahan, yang berdampak pada pelayanan publik, juga menguntungkan Provinsi karena asetnya termanfaatkan, terpelihara dan produktif.

"Cara pandangnya ini untuk rakyat provinsi, karena semua rakyat Kota dan Kabupaten adalah rakyat Provinsi. Makanya Walikota mengajukan permohonan atau minta tolong kalau bahasa kita," ungkap Dediyanto.

Maju Bersama 

Dediyanto menilai, langkah Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengajukan permohonan pemanfaatan Mess Pemda merupakan cara untuk maju bersama. BACA JUGA: Proses HPL Pantai Panjang Dikebut

"Cara pandangnya adalah, ini cara untuk maju bersama. Ingat Provinsi itu bukan Kabupaten atau Kota ke 11. Jadi kerja-kerja baik Kabupaten maupun Kota akan berdampak pada prestasi Provinsi," jelas Dediyanto.

Dia mencontohkan dalam hal persentase Vaksin Covid-19  Kota dengan tertinggi, di ikuti Kabupaten-kabupaten lain. Maka, dengan sendirinya, akumulasi persentase akan jadi capaian Provinsi di tingkat nasional yang artinya menjadi prestasi Provinsi.

"Begitu juga dengan IPM, pertanian, kemiskinan dan lain-lain, sehingga suport Provinsi sangat di nanti. Suport ini disesuaikan dan dikomunikasikan dengan Program Kabupaten/Kota, sehingga bisa gotong royong atau saweran antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Saweran itu termasuk di dalamnya ploating anggaran," terang Dediyanto. (*)

Sumber: