BANNER KPU
HONDA

Bantuan Operasional Keluarga Berencana Sulawesi Barat Rp25,2 Miliar, Berikut Rincian per Daerah

Bantuan Operasional Keluarga Berencana Sulawesi Barat Rp25,2 Miliar, Berikut Rincian per Daerah

Bantuan Operasional Keluarga Berencana Sulawesi Barat Rp25,2 Miliar, Berikut Rincian per Daerah--peri/rakyatbengkulu.com

BACA JUGA:Padahal Baru Dipakai Konser, Federasi Sepak Bola Irak Akui Senang dengan Rumput SUGBK

Kabupaten Polewali Mandar Rp6.342.814,000

Kabupaten Mamasa Rp5.000.406,000

Kabupaten Mamuju Rp4.239.514,000

Kabupaten Pasangkayu Rp3.694.977,000

Kabupaten Majene Rp3.572.840,000

Kabupaten Mamuju Tengah Rp2.361.108,000

Total dana BOKB se-Provinsi Sulawesi Barat Rp25.211.659,000

BACA JUGA:5 Penyebab Nyeri di Dada Bagian Tengah, Ternyata Bukan Hanya Penyakit Jantung Lho !

Sebagai informasi, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB yang diterima pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Sulawesi Barat, adalah DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah.

Agar kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat, melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan stunting.

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah kegiatan yang disinergikan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat, kabupaten, dan kota maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.

BACA JUGA:Berapa sih Kapasitas Baterai iPhone XR dan Apakah Masih Layak di 2025?

BOKB yang diterima kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: