6 OPD di Seluma Menolak Kelola Dana Stunting Rp5,6 Miliar, Begini Penjelasan Pjs Bupati

Juru Bicara Fraksi PDIP, Febrinanda Putra Pratama, SH, mengkritik penolakan ini, mengingat 98 persen APBD Seluma berasal dari dana pusat. 

Ia khawatir penyerapan anggaran yang rendah akan berdampak pada alokasi tahun berikutnya. 

BACA JUGA:Dana Banpol di Seluma Siap Cair Pekan Ini, Apa Saja Langkahnya?

BACA JUGA:Sidang Perdana Kasus Tukar Guling Lahan Akan Digelar Kamis, Ini Persiapan JPU Kejari Seluma dan Terdakwa

“APBD Seluma itu hampir 98 persen berasal dari dana pusat, artinya kita sangat bergantung pada pusat. Tapi mengapa dana insentif fiskal dari Kementerian Keuangan ini ditolak,” tandas Febrinanda.

Senada dengan PDIP, Wakil Ketua II DPRD Seluma, Sugeng Zonrio, SH dari Fraksi Nasdem, menilai bahwa kepala OPD tidak perlu takut mengelola dana tersebut jika masalahnya dibahas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

“Saya yakin para kadis ini ketakutan karena waktu yang sudah mepet. Maka dari itu jika dibahas bersama Forkopimda, mudah-mudahan ada jalan keluarnya mengenai toleransi waktu,” ujarnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2024, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana insentif stunting sebesar Rp5,6 miliar untuk Kabupaten Seluma. 

BACA JUGA:Detail per Desa, Rincian Dana Desa 2025 Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah Rp88,2 miliar: Siapa yang Terbesar?

BACA JUGA:BPMP Bengkulu Gelar Kumpul Komunitas, Media dan KOL Lokal: Membangun Sinergi untuk Pendidikan Berkualitas

Alokasi ini merupakan tahun kedua setelah pada 2023 Seluma juga menerima anggaran serupa senilai Rp5,7 miliar. 

Dana ini diharapkan mendukung upaya Pemkab Seluma dan Satgas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Seluma dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

 

 

Berita ini sudah tayang di KoranRB.id dengan judul: 6 OPD Tolak Kelola Dana Stuting Rp5.6 Miliar, Ini Jawaban Pjs Bupati Seluma

Sumber: