Pemangkasan Anggaran Infrastruktur di Bengkulu Selatan Batalkan Proyek Pembangunan Penting

Anggota DPRD Bengkulu Selatan, Dendi Jofrianto--Heru/Rakyatbengkulu.com
BENGKULU SELATAN, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menghadapi dampak serius setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas anggaran infrastruktur daerah sebesar Rp 86,7 miliar.
Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025.
Akibat pemotongan tersebut, sejumlah rencana pembangunan infrastruktur penting, termasuk pembukaan jalan baru dan pembangunan jembatan, terpaksa dibatalkan atau ditunda.
Beberapa proyek strategis yang sudah direncanakan, seperti pembangunan jalan penghubung Ulu Manna menuju Air Nipis, serta jalur Kedurang menuju Kabupaten Kaur melalui Padang Guci, kini tidak dapat dilanjutkan dengan kepastian waktu.
BACA JUGA:Sering Luput dari Perhatian! Ini Tips Merawat Kabel Listrik agar Awet dan Aman
"Fraksi NasDem tetap mengikuti apa yang sudah diputuskan. Namun, sebagai fungsi pengawasan, tentu saja OPD teknis yang membidangi infrastruktur harus menghemat anggaran agar dana untuk rehabilitasi rutin atau perbaikan jalan tetap berjalan," kata Anggota DPRD Bengkulu Selatan, Dendi Jofrianto.
Meski terjadi pemangkasan anggaran yang signifikan, Dendi menegaskan bahwa pemerintah daerah harus tetap memastikan keberlanjutan program pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.
"Kami terus mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mampu berinovasi dalam mengelola anggaran yang tersisa, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terkait akses jalan dan fasilitas umum tetap dapat terpenuhi," tegasnya.
Dendi juga berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan ulang kebijakan pemangkasan anggaran ini di masa mendatang, mengingat pentingnya infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
BACA JUGA:Kepala Desa Suka Bandung Diberhentikan, DPMD Bengkulu Selatan Jelaskan Proses Pemberhentian
"Terutama bagi wilayah-wilayah yang masih bergantung pada akses transportasi darat untuk distribusi hasil pertanian dan komoditas lokal," tutup Dendi Jofrianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: