Anggaran PSU Bengkulu Selatan Sudah Disiapkan, Begini Rinciannya Setelah NPHD Ditandatangani

BENGKULU SELATAN, RAKYAT BENGKULU.COM – Pada 24 Februari 2025 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan terkait masalah masa periodelisasi. 

Selain itu, MK juga memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah ini sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut.

Menanggapi keputusan MK, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan segera menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan PSU. 

Anggaran tersebut bersumber dari efisiensi dan rasionalisasi anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bengkulu Selatan.

BACA JUGA:Hati-Hati! Ini Shio yang Paling Berisiko Mengalami Overthinking di 2025

BACA JUGA:Shio yang Paling Cepat Bosan dalam Hubungan! Gimana Cara Menjaga Cinta Mereka?

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkulu Selatan, Arjo Arifin, SE.MM mengungkapkan bahwa anggaran untuk PSU sudah disiapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangani.

"Alhamdulillah, untuk biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah kita laksanakan NPHD-nya dengan masing-masing pihak terkait, yaitu KPU, Bawaslu, dan pihak pengamanan, yakni Polres dan Kodim. Semua penandatanganan NPHD sudah dilakukan pada hari Jumat 14 Maret kemarin," ujar Arjo pada Sabtu 15 Maret 2025.

Arjo menjelaskan lebih lanjut bahwa NPHD untuk KPU dan Bawaslu ditandatangani oleh Bupati, sementara NPHD untuk Polres dan Kodim ditandatangani oleh Kesbangpol. 

Sekarang, anggaran PSU tinggal menunggu pencairan ke rekening pihak-pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk PSU di Bengkulu Selatan tetap tidak mengalami perubahan, yakni sebesar Rp 14.336.509.000. 

BACA JUGA:Trik Ampuh! Rendam Kolang Kaling dengan Cucian Beras Agar Lebih Tahan Lama dan Tetap Segar

BACA JUGA:Bukan Sombong, 5 Shio Ini Sebenarnya Paling Pemilih dalam Berteman!

Anggaran ini terbagi dalam beberapa pos, di antaranya untuk KPU sebesar Rp 9.995.000.000, Bawaslu sebesar Rp 2.525.729.000, TNI sebesar Rp 681.090.000, dan Polri sebesar Rp 1.134.690.000.

Sumber: