Menko Airlangga Tegaskan Indonesia Terbuka untuk Mastercard dan Visa, Tanggapi Kritik AS soal QRIS

RAKYATBENGKULU.COM - Pemerintah Indonesia menyatakan keterbukaannya terhadap kerja sama dengan operator sistem pembayaran internasional, termasuk Mastercard dan Visa. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai respons atas kritik dari pemerintah Amerika Serikat terkait regulasi sistem pembayaran domestik Indonesia, terutama kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

BACA JUGA:KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Dugaan Korupsi Eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Dana Pilkada Jadi Sorota

BACA JUGA:KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Dugaan Korupsi Eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Dana Pilkada Jadi Sorota

Dalam konferensi pers yang membahas Perkembangan Lanjutan Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat secara daring, Jumat (19/4), Airlangga menekankan bahwa Indonesia telah memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku industri, termasuk perusahaan dari Amerika Serikat.

“Mereka (perusahaan AS) terbuka untuk masuk di dalam frontend maupun berpartisipasi, dan itu level playing field sama dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” ujar Airlangga seperti dikutip dari ANTARANEWS.COM.

Sebelumnya, Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyampaikan keluhannya dalam laporan bertajuk National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, yang dirilis pada 31 Maret 2025. 

Dalam laporan tersebut, USTR menyatakan bahwa perusahaan AS, termasuk bank dan penyedia jasa pembayaran, merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam proses penyusunan kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia.

BACA JUGA:Terancam Absen di Porprov 2025, Mukomuko Didesak Segera Temukan Solusi Demi Ratusan Atlet

BACA JUGA:Usung Semangat Persatuan, Rifa’i–Yevri Dedikasikan Kemenangan PSU Bengkulu Selatan untuk Rakyat

AS menilai kurangnya keterlibatan tersebut menyulitkan sistem pembayaran luar negeri untuk terintegrasi ke dalam sistem domestik Indonesia, yang dianggap sebagai bentuk hambatan perdagangan.

Namun, Airlangga kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak membatasi partisipasi pihak asing, dan justru terbuka untuk kolaborasi selama mengikuti prinsip kesetaraan atau level playing field.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menanggapi tudingan USTR terkait pusat perbelanjaan Mangga Dua di Jakarta, yang disebut sebagai salah satu lokasi perdagangan barang bajakan. 

Ia memastikan bahwa isu tersebut belum dibahas dalam ranah negosiasi resmi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Sumber: