Situs Web Palsu Mengintai, Ini Imbauan Resmi dari Kantor Pertanahan Bengkulu Selatan

BENGKULU SELATAN, RAKYATBENGKULU.COM – Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan imbauan penting kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar dari situs web yang bukan merupakan bagian dari kanal resmi pemerintah, khususnya yang mengatasnamakan instansi ATR/BPN.

Imbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, Azman Hadi, S.SiT., M.H, menyusul maraknya peredaran situs web palsu yang mengklaim sebagai bagian dari satuan kerja (Satker) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Azman, banyak situs tidak resmi yang secara ilegal meniru tampilan halaman utama website instansi pertanahan, namun menggunakan domain berbeda seperti ".com" atau ".id", yang bukan domain resmi pemerintah.

"Pastikan domain situs yang Anda kunjungi berakhiran ‘.go.id’, karena itu merupakan domain resmi pemerintahan. Jika bukan, maka besar kemungkinan itu situs palsu,” ujar Azman saat diwawancarai RakyatBengkulu.com, Kamis 12 Juni 2025.

BACA JUGA:Kapolres Bengkulu Selatan Apresiasi Kreativitas Anak TK Kemala Bhayangkari

BACA JUGA:Warga Pasar Bawah Sampaikan Empat Keluhan kepada Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang Baru Dilantik

Azman menjelaskan bahwa situs resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan hanya bisa diakses melalui alamat https://kab-bengkuluselatan.atrbpn.go.id. 

Ia menegaskan bahwa informasi yang tidak bersumber dari domain tersebut patut dicurigai, karena dapat menyesatkan dan berpotensi menyalahgunakan data masyarakat.

"Kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap informasi palsu yang beredar melalui website yang bukan merupakan situs resmi kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan," imbau Azman.

Ia juga menambahkan bahwa Kantor Pertanahan terus berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat, baik yang datang langsung ke kantor maupun melalui kanal digital, agar selalu mengakses informasi dari sumber resmi dan terpercaya.

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Usulkan Pembangunan Tiga Jembatan Rusak ke Pemprov Bengkulu, Ini Lokasinya

BACA JUGA:Dukung Palestina Lewat Belanja: Ini Rekomendasi Produk Lokal yang Etis dan Aman

Langkah ini dilakukan untuk menghindari risiko penipuan digital yang dapat merugikan masyarakat, terutama yang tengah mengurus berbagai layanan pertanahan dan tata ruang.

 Edukasi ini menjadi penting di tengah meningkatnya aktivitas digital dan kebutuhan akan layanan daring dari instansi pemerintah.

Sumber: