Status Honorer Non-Database Mukomuko Masih Menggantung, Tokoh Pemuda Desak Bupati Ambil Langkah Nyata

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Ratusan tenaga honorer non-database yang telah dirumahkan sejak Mei 2025 di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, hingga kini belum mendapatkan kepastian status. 

Keputusan akhir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tak kunjung terbit karena belum adanya aturan maupun petunjuk teknis yang dapat dijadikan dasar penetapan.

Situasi ini membuat para honorer yang sudah lama mengabdi terjebak dalam ketidakpastian berkepanjangan. 

Kondisi tersebut memunculkan sorotan dari tokoh pemuda Mukomuko, Weri Trikusumaria, yang menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih proaktif.

BACA JUGA:Tiga Pejabat Perumda Tirta Hidayah Dilimpahkan ke Kejati, Dugaan Gratifikasi Capai Rp 9,5 Miliar

BACA JUGA:BRI Sahabat Disabilitas, Dorong Difabel Berdaya Melalui Kegiatan Pelatihan dan Pemagangan

Weri menegaskan bahwa Bupati Mukomuko seharusnya mempertimbangkan penggunaan diskresi sebagai upaya cepat untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut.

“Kami berharap dengan adanya situasi ini Bupati mampu harus menimbang opsi diskresi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer non-database. Mereka sudah terlalu lama mengabdi, tetapi statusnya belum jelas karena masih menunggu keputusan pusat,” tegas Weri.

Menurut Weri, proses yang selama ini berjalan hanya sebatas pemantauan administratif tanpa langkah konkret yang dapat mempercepat keputusan dari pemerintah pusat. Ia menilai hal tersebut membuat para honorer terus berada dalam kondisi tanpa arah.

Ia juga mengkritik lambannya komunikasi pemerintah daerah, yang dinilai hanya bergantung pada surat-menyurat formal. 

Weri mendorong adanya upaya langsung berupa pertemuan tatap muka dengan KemenPAN-RB atau membawa perwakilan honorer non-database untuk menyampaikan kondisi sebenarnya di daerah.

BACA JUGA:Kisah Ketahanan dari Batu Ampar, Inovasi Perempuan Alam Lestari Menjaga Kopi Tangguh Iklim

BACA JUGA:Warga Kepahiang Keluhkan Layanan Sampah Mandek, Bau Menyengat Mulai Ganggu

“Kalau hanya bersurat, tentu kita menunggu balasan. Pertanyaannya, apakah tidak ada upaya untuk bertemu langsung? Atau pemerintah daerah membawa perwakilan tenaga honorer non-database ke kementerian agar masalah ini benar-benar didengar,” ungkapnya.

Sumber: