Ketua DPD RI Telepon Langsung Menteri, Minta Pembangunan di Kepahiang jadi Perhatian

KEPAHIANG, RAKYATBENGKULU.COM – Ada momen menarik terjadi saat Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin menyambangi ke Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Kamis 18 Desember 2025.

Dalam kunjungan kerjanya itu,  Sultan sempat menelepon langsung Menteri PUPR.

Apa yang dilakukan Sultan, terkait dengan pembangunan jalan Langgar Jaya dan Damar Kencana di Kabupaten Kepahiang yang tak kunjung terealisasi.

Padahal, kondisi jalan sepanjang 17 KM sudah sangat memprihatikan.

Jeleknya kondisi jalan bahkan sempat viral, lantaran sempat ada warga membawa jenazah menggunakan tandu dan sepeda motor.

BACA JUGA:BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatera, Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak

BACA JUGA:Luncurkan Corporate Rebranding, BRI Tegaskan Tetap Fokus di Segmen UMKM

Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Langgar Jaya, serta optimalisasi program Sekolah Rakyat (SR) guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah.

Sultan juga sempat menghubungi Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf melalui sambungan telepon, meminta Mensos dapat memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang. 

"Pak menteri nanti saya kasi nomor pak Menteri dengan pak Bupati Kepahiang.  Supaya nanti Bupati Kepahiang bisa langsung pak Bupati berkomunikasi," ungkap Sultan.

Ia berharap, kementerian  dapat menggelontorkan dana pembangunan jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga, khususnya bagi para petani kopi dan lada.

Sultan menyampaikan bahwa konektivitas jalan bukan sekadar masalah transportasi, melainkan persoalan keadilan sosial. 

"Masyarakat di Langgar Jaya sudah terlalu lama kesulitan akses. Bahkan pak Sesmen di Langgar Jaya pernah viral itu warga mengevakuasi orang meninggal dengan cara di tandu, karena akses jalan yang sulit," tegas Sultan. 

Sultan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang agar dapat menindak lanjuti percakapan dengan Sesmen PUPR dan Menteri Sosial RI, dengan menyampaikan proposal pembangunan serta menyiapkan semua berkas yang dibutuhkan. 

Sumber: