Pemprov Bengkulu Usulkan Rp147 Miliar untuk Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM — Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyiapkan pembenahan menyeluruh kawasan transmigrasi pada tahun 2026. 

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Bengkulu mengusulkan anggaran sebesar Rp147 miliar kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur di lima kawasan transmigrasi yang selama ini dinilai tertinggal dan memerlukan penanganan serius.

Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Syarifudin, mengatakan usulan anggaran itu merupakan respons atas kondisi riil di lapangan, di mana banyak fasilitas dasar di kawasan transmigrasi sudah tidak layak dan membutuhkan pembenahan segera.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Siapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk Sopir Pengangkut Sampah

BACA JUGA:Ketua Umum Hipmi Bengkulu Isi Materi di Universitas Tokyo, Ajak PPI Jepang Naik Kelas Jadi Pelaku Usaha

“Kondisi kawasan transmigrasi kita saat ini memang membutuhkan perhatian khusus. Banyak infrastruktur dasar yang rusak, mulai dari jalan, fasilitas sosial, hingga rumah warga transmigran. Karena itu, Pemprov Bengkulu mengusulkan anggaran sekitar Rp147 miliar untuk pembenahan menyeluruh,” ujar Syarifudin.

Menurut Syarifudin, perbaikan infrastruktur akan difokuskan pada tiga sektor utama yang menjadi penopang kehidupan masyarakat transmigrasi di Provinsi Bengkulu.

Pertama, akses jalan, baik jalan utama maupun jalan penghubung antarpermukiman yang selama ini menghambat mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian.

Kedua, fasilitas sosial, seperti gedung serbaguna dan sarana umum yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

BACA JUGA:Step Up dengan Generasi Terbaru, All New Honda Vario 125 Semakin Keren dan Sporti

BACA JUGA:Di Retret PWI, Kadiv Humas Polri Bicara Blak-blakan soal Kebebasan Pers

Ketiga, hunian transmigran, di mana banyak rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat dan tidak lagi layak huni.

“Ada rumah transmigran yang kondisinya sudah rusak parah, bahkan sebagian hampir roboh. Ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena kawasan transmigrasi seharusnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelas Syarifudin.

Sumber: