Skenario Pemerintah, SMP dan SMA Masuk Sekolah Duluan

BENGKULU  – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, saat ini pemerintah sedang menggodok kemungkikan sekolah digelar secara tatap muka kembali. Namun untuk tahap awal, siswa SMP dan SMA serta sederajat dahulu yang kembali belajar di sekolah.

Keterangan tersebut dia sampaikan saat menggelar wawancara secara online Senin (8/6). ’’Ini masih digodok ya,’’ tegasnya. Pertimbangan pemerintah untuk kembali menjalankan pembelajaran di kelas karena hasil evaluasi selama ini, belajar online tidak optimal. Di beberapa daerah yang kesulitan akses internet, tidak ada proses belajar mengajar.

Namun Ma’ruf menegaskan ketentuan siswa kembali belajar di sekolah hanya untuk daerah yang status penyebaran Covid-19 di level hijau saja. Sementara untuk level kuning, orange, dan merah tetap belajar di rumah. Selain itu Ma’ruf mengatakan untuk jenjang SD sederajat tetap melanjutkan belajar di rumah.

Ketika nanti pembelajaran kembali dilakukan di kelas, Ma’ruf mengatakan ada ketentuan atau protokol yang sekarang masih dimatangkan. Seperti adanya layanan sanitasi yang baik. Meliputi ketersediaan air bersih. Kemudian kapasitas kelas dibatasi harus setengah saja. Kelas tidak diisi dengan jumlah murid seperti dalam kondisi normal.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga menyinggung kondisi di pesantren. Seperti diketahui sampai sekarang Kementerian Agama (Kemenag) belum mengeluarkan pedoman new normal untuk pesantren. Namun di sejumlah daerah, pesantren mulai menerima kembali para santrinya setelah menjalani liburan.

Ma’ruf mengatakan bagi pesantren yang sudah menerima santri kembali, diminta berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 setempat. Supaya bisa dilakukan pengamanan seperti sterilisasi atau penyemprotan disinfektan lingkungan pesantren. Selain itu juga bisa dilakukan pengecekan rapid test maupun PCS kepada para santri dan keluarga besar pesantren lainnya.

Menurut Ma’ruf kondisi di pesantren sebenarnya lebih aman ketimbang di sekolah umum. ’’Karena mereka tinggal di situ (pesantren, Red). Kalau sekolah, siswanya kan pulang pergi,’’ jelasnya. Yang terpenting bagi Ma’ruf Amin adalah santri yang sudah di dalam pesantren dipastikan tidak membawa virus Covid-19.

Selain itu santri juga dibatasi untuk keluar-masuk lingkungan pesantren. Kemudian orang luar juga dibatasi aksesnya untuk masuk ke lingkungan pesantren. Ma’ruf Amin juga mengatakan lingkungan pesantren harus menjalankan protokol kesehatan yang berlaku secara umum. Seperti perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, menggunakan masker, dan sejenisnya.

Dia mengungkapkan dalam waktu dekat pemerintah akan mengluarkan panduan new normal bagi pesantren. ’’Kita (pemerintah, Red) bicarakan protokol kesehatan unuk new normal di pesantren mungkin besok Rabu,’’ ungkapnya. Pada prinsipnya pemerintah ingin pesantren bisa kembali melakukan kegiatan pendidikan tapi tidak menjadi pusat penularan Covid-19.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, bahwa pembukaan pesantren diserahkan kepada Gugus Tugas Covid masing-masing daerah. Oleh karenanya, Pengasuh Pondok Pesantren perlu berkoordinasi dan menghitung secara cermat terkait kondisi masing-masing. Sehingga, tidak muncul kluster baru di pesantren. ”Dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin,” ujarnya.

Di sisi lain, Muhadjir mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan afirmasi (penguatan) untuk sektor pendidikan khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan. Menurutnya, pesantren dan pendidikan keagamaan wajib mendapat perhatian. Tidak hanya dari segi pembelajaran di tengah pandemi Covid-19, tetapi juga menyangkut bantuan sosial (bansos).

Mantan Mendikbud itu mengatakan, sudah ada diskusi secara teknis yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) terkait afirmasi tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah menyetujui anggaran yang diajukan. ”Total sebesar Rp 2,36 triliun,” tuturnya.

Dana tersebut diminta agar disalurkan dengan benar-benar mempertimbangkan proporsionalitas dari tiap-tiap pesantren. Kemudian, untuk bantuan operasional pesantren, madrasah, ataupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya agar disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinir oleh Kemenag. Ia juga mengusulkan agar komponen listrik masuk dalam skenario pemberian bansos kepada pesantren.

“Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan,” jelas Muhadjir.

Kemenag pun diharapkan dapat mempersiapkan peta 21 ribu pesantren dan memilih mana yang prioritas untuk nanti dibantu oleh Kementerian PUPR. Bantuannya berupa tempat wudhu, MCK, dan tempat cuci tangan yang kemudian nanti tiga hal tersebut akan kita jadikan standar baku. ”Pondok pesantren harus menjadi percontohan bagi implementasi kenormalan baru dalam kehidupan dengan mengutamakan hidup bersih dan sehat,” ungkapnya.

Pada bagian lain, organisasi profesi guru menagih janji Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi (Kemendikbud) perihal wacana buka sekolah kembali. Menurut Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim, keputusan ini menjadi penting karena sejumlah daerah sudah putuskan masuk sekolah dengan new normal. Padahal, belum ada kepastian dari Kemendikbud. Namun di sisi lain, ada pula yang sudah menetapkan jika pembelajaran jarak jauh (PJJ) bakal dilakukan hingga Desember 2020.

”Ini terkesan jalan masing-masing. Daerah tak bisa seperti itu. Kemdikbud juga jangan diam saja, seolah lepas tangan,” keluhnya.

Kemendikbud, lanjut dia, seperti memberikan kebebasan kepada daerah dan sekolah tanpa koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19. Hal ini dinilai akan sangat berbahaya bila keputusan dibuat tanpa koordinasi dengan Pusat dan Gugus Tugas Covid. Sebab ditengarai tanpa persiapan anggaran infrastruktur penyiapan di sekolah (Masker, APD, hand sanitizer, wastafel, dst), sumber anggaran darimana, dan kesiapan guru memahami protokol kesehatan sebagai sebuah kebutuhan pokok.

”Kami para guru, ortu, siswa cemas. Belum ada keputusan yang jelas dari Kemdikbud apakah perpanjang PJJ atau membuka sekolah dengan protokol kesehatan di zona hijau?” ungkapnya.

Pihaknya sendiri merekomendasikan agar PJJ diperpanjang saja. Alasannya, demi keselematan nyawa anak, guru, dan warga sekolah. Tentunya, ini disertai dengan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan PJJ (daring dan luring), termasuk pemenuhan fasilitas infrastruktur dan pelatihan guru dalam mengelola PJJ. Dengan begitu, PJJ tetap berkualitas dan tak membebani siswa.

Selain itu, merespon keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan awal tahun ajaran baru 2020, Ikatan Guru Indonesia (IGI) telah mempersiapkan blended learning sebagai solusi dalam ketidakpastian pandemi Covid-19. Ketua IGI M. Ramli mengungkapkan, sudah lebih dari tiga bulan tidak ada langkah konkrit yang dilakukan Kemendikbud dalam mempersiapkan masa new normal yang saat ini dijalankan. ”Selama tiga bulan kemendikbud seolah-olah menjalankan sistem "kementerian terserah", terutama dalam menjalankan proses pembelajaran dari rumah,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, IGI mengambil langkah cepat dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan di hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tercatat, 1458 pelatihan online digelar IGI sejak masa pandemi Covid-19. Diharaokan, setelah pelatihan guru tak lagi menempuh cara konyol PJJ dengan hanya mengirimkan tugas bahkan soal ujian kepada siswa melalui aplikasi whatsapp dan menunggu hasilnya. ”Kami berharap guru-guru Indonesia sudah mampu menjalankan PJJ yang lebih menyenangkan dan berkualitas,” tuturnya. Misalnya, dengan menggunakan berbagai aplikasi dan menggabungkannya dengan video, game, komik, dan berbagai inovasi lain.

Dia melanjutkan, ketika nantinya Kemendikbud tetap memaksakan pembelajaran tatap muka dan era new normal, maka blended learning harus diterapkan. Jika blended learning dijalankan, maka sangat memungkinkan siswa cukup dua minggu sekali ke sekolah dan cukup 4 jam di sekolah dengan sistem guru piket.

Sehingga siswa cukup bertemu guru mata pelajarannya 10-15 menit dalam bentuk konsultasi kesulitan yang dialami selama seminggu menjalani pembelajaran dalam jaringan. Dengan catatatn, seluruh materi pelajaran sang guru harus sudah bisa diakses anak didik melalui aplikasi yang dibuat sendiri oleh gurunya sebelum pembelajaran daring. Dengan demikian, saat pembelajaran daring, guru lebih mudah menyampaikan materinya dan cukup 20 menit untuk 1 jam pelajaran yang selama ini 35 menit untuk SD, 40 menit untuk SMP dan 45 menit untuk SMA.

”Dengan menggabungkan daring dan luring ditambah penyiapan materi lebih awal sebagai bekal daring, maka diyakini bahwa pembelajaran akan jauh lebih efektif bahkan dibanding era normal,” tegas Ramli. Bukan hanya itu, cara ini juga bisa meminimalisir risiko anak berkumpul di sekolah di masa pandemi ini.

Ramli mengungkapkan, pedoman ini yang diidam-idamkan IGI agar diterbitkan oleh Kemendikbud sebagai menjadi acuan PJJ yang berkualitas dan menyenangkan. Bukan hanya dengan cara "terserah gurunya". Meski, Kemendikbud juga telah mengeluarkan edaran terkait pedoaman PJJ, tapi lebih diarahkan nonton TV, Radio, Layanan pendidikan berbayar dan layanan pendidikan gratis. Bukan bagaimana guru menjalankan PJJ dengan baik.

Dari hasil survei IGI, menunjukkan ada 67,4 persen guru di Indonesia yang berharap Kemendikbud embuat pedoman pelaksanaan PJJ dari guru ke siswa. Bukan hanya sekadar himbaun. Sehingga ada keseragaman pelaksanaan PJJ di seluruh Indonesia.

Dikonfirmasi mengenai kepastian pembukaan sekolah kembali yang dijanjikan sebelumnya, Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad tidak berkomentar banyak. Pasalnya, belum ada keputusan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. ”Sampai saat ini belum ada keputusan dari Gugus Tugas. Kita masih menunggu hal tersebut,” ujarnya singkat.

Hamid pun tidak memberikan kejelasan ketika ditanya mengenai perihal yang masih jadi perdebatan, sehingga mengakibatkan tak adanya kepastian ini. termasuk, soal kemungkinan jenjang SMP dan SMA yang bakal dibuka terlebih dahulu di zona hijau. Namun sebelumnya, dia sudah menegaskan bahwa pemda tidak diperkenankan untuk memaksakan sekolah dibuka jika kondisi masih belum memungkinkan.

Berdayakan Puskesmas Menuju New Normal

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan Puskesmas perlu diikutsertakan dalam penanganan Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19). Penanganan terhadap kasus konfirmasi tidak harus dilakukan oleh dokter dari rumah sakit rujukan akan tetapi bisa juga dilakukan oleh dokter Puskesmas setempat.

“Kalau isolasi di rumah bisa saja dokter penanggungjawabnya itu dokter di puskesmas setempat dalam rangka memberdayakan peran Puskesmas. Karena mereka punya wilayah langsung. Sedangkan yang di pusat karantina bisa ditunjuk dokter khusus,” ujar Herwan.

Pemberdayaan dan peningkatan peran Puskesmas ini, terang Herwan, berdasarkan evaluasi terhadap penanganan kasus-kasus positif baik yang dilakukan perawatan di rumah sakit, isolasi di rumah, dan pusat karantina. Berdasarkan evaluasi bersama bahwa untuk dokter penanggungjawab tidak harus dokter dari rumah sakit rujukan covid. Sebagai persiapan menuju new normal maka pemberdayaan fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatannya juga perlu mulai dipersiapkan.

“Dokter Puskesmas kita beri kewenangan untuk memberikan pengobatan atau terapi terhadap pasien yang isolasi di rumah. Yang mana yang selama ini perannya masih kurang kita tingkatkan termasuk melakukan pemantuan,” tegas Herwan.

Peran Puskesmas yang juga bisa ditingkatkan, sambung Herwan, yaitu dalam upaya mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyesuaian prilaku baru yang harus diterapkan dalam rangka menuju new normal, sesuai protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19.

Seperti, penggunaan masker yang merupakan keharusan dalam sehari-hari terlebih saat melakukan aktivitas di luar rumah. Melakukan physical distancing atau menjaga jarak 1-2 meter saat berhadapan dengan orang lain. Lalu, harus sesering mungkin melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau penggunaan hand sanitizer.

Kemudian, tidak menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Mengkonsumsi gizi seimbang sehingga meningkatkan imunitas tubuh dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. “Alhamdulillah dari hari ke hari kasus sembuh semakin meningkat, dan per hari ini (kemarin, red) Senin (8/6) tidak ada kasus konfirmasi baru. Harapan kita jangan ada kasus baru, dan yang yang ada harus ditekan penyebarannya,” ujar Herwan.

Sementara itu, dari rilis yang disampaikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu, hingga Senin (8/6) belum terjadi penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19. Namun demikian  Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melalui Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu Jaduliwan tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan terutama saat di luar rumah. Sebagai tahapan proses dalam menuju "Bengkulu Aman Covid-19".

"Jadi Alhamdulillah per Senin (8/6) tidak ada penambahan kasus konfirmasi Positif Covid-19 di Bengkulu. Ayo bersatu lawan Covid, kedisiplinan dan gotong royong kunci keberhasilan kita bersama," imbuh Jaduliwan yang juga merupakan Kadis Kominfotik Provinsi Bengkulu ini.

Meskipun tidak ada penambahan kasus konfirmasi, lanjut Jaduliwan, dari data Dinkes Provinsi Bengkulu terdapat 1 penambahan kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan 3 rapid test reaktif. Tambahan PDP yang dilaporkan, yaitu kasus yaitu Ny. YZ (55 tahun) alamat Kota Bengkulu. Keluhan sesak nafas dengan hasil rapid test reaktif dan saat ini dirawat di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu.

“Total jumlah PDP ada 63 kasus, jumlah PDP yang dinyatakan sehat 12, PDP menjadi konfirmasi 7, PDP proses pengawasan/dirawat 24 orang dan PDP meninggal 20,” beber Jaduliwan.

Sedangkan rapid test yang sudah dilakukan sebanyak 9.842. Meliputi rapid test yang unreaktif 9.679, rapid test yang reaktif ada 163 kasus, dan kemarin bertambah 3 hasil rapid test reaktif yang dilaporkan. Meliputi inisial S.U (42 tahun) laki-laki warga Kabupaten Rejang Lebong, akan dilaksanakan pengambilan swab , dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri.

Lalu inisial DRK, (36 tahun), perempuan alamat Kota Bengkulu, sudah dilaksanakan pengambilan Swab dan menunggu hasil. Saat ini melakukan isolasi mandiri dan T.C, (41 tahun) laki-laki, alamat Kota Bengkulu, sudah dilaksanakan pengambilan swab dan menunggu hasil. Saat ini melakukan isolasi mandiri.

“Untuk sampel swab yang diperiksa di laboratorium, jumlah yang diperiksa 1.280 sampel, jumlah sampel positif 92, Jumlah sampel yang proses pemeriksaan 168 dan jumlah pengambilan  swab di Labkesda Provinsi Bengkulu per Senin (8/6) ada 10 sampel,” demikian Jaduliwan. (key/jpg)