BENGKULU - Di masa pandemi Covid-19, Kementerian strategis seperti PUPR diharuskan merealokasi dan merefocusing anggaran di beberapa bidang. Hal ini berimbas, pada pembangunan infrastruktur nasional di Provinsi Bengkulu.
Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah, mengatakan bahwa Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Belanja dan Optimalisasi Project Strategis Nasional ini sebagai salah satu bentuk sinergi dan untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran dari instansi vertikal, seperti Balai Cipta Karya, Balai Bina Marga, Balai Wilayah Sungai, Balai Perumahan Rakyat, dan Balai Pengadaan Barang dan Jasa."Untuk membangun daerah perlu sinergi dari semua pihak, apalagi terkait pembangunan infrastruktur. Kita tahu, untuk anggaran pembangunan di Bengkulu masih terbilang kecil. Oleh sebab itu, upaya menarik anggaran dari pusat salah satu langkah yang patut dilakukan untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Bengkulu," ujar Wagub usai Rakor di Provinsi Bengkulu, di Ruang Rapat Rafflesia, Senin (24/8).Lebih lanjut, menurut Dedy di masa pendemi Covid-19, selain memperhatikan sektor kesehatan, pemerintah juga konsen di bidang pemulihan ekonomi di masyarakat. Salah satunya, dengan meningkatkan belanja negara pada bidang pembangunan infrastruktur di daerah. "Ini juga berkaitan dengan pemulihan ekonomi di masyarakat, salah satu cara yaitu memulihkan ekonomi dari belanja negara. Selain itu, kita tadi juga mendorong untuk target kedepan, terjadi peningkatan gelontoran anggaran dana APBN pada sektor pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu," jelas Dedy. Sementara, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu (Bina Marga) Ir. M. Diantoro Murod menyampaikan, realisasi pembangunan infrastruktur nasional di Bengkulu capaiannya sudah menyentuh angka 80 persen, dan terjadi sedikit kendala akibat anggaran PUPR direalokasi untuk penanganan pandemi Covid-19. "Untuk progres capaian Bina Marga, saat ini sudah mencapai 80 persen, tinggal 20 persen lagi untuk dituntaskan tahun ini. Namun, terkendala relaksasi anggaran untuk semua paket pekerjaan PUPR, yang sekarang difokuskan untuk pemulihan ekonomi di masyarakat," terang Diantoro yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Prasarana Fisik KemenPUPR Kemudian, untuk pembangunan jalan nasional di Bengkulu untuk sementara dihentikan dulu, kemudian dialihkan penanganannya secara fungsional. Untuk Bengkulu, seluruh ruas jalan nasional diupayakan tidak ada yang berlubang sehingga aksesnya mudah dan lancar. "Jadi jangan harap nanti, kok nggak ada pengaspalan. Sebelumnya memang ada pekerjaan, namun kita stop dulu. Dipastikan untuk tahun 2020, 2021 ini, selagi Covid masih marak, dan uang kita nggak ada, penanganan jalan nasional Bina Marga di Bengkulu dilakukan secara fungsional," pungkasnya. (rls/mcpemprov)