Libatkan Bawaslu dan APH Awasi Netralitas ASN

KEPAHIANG – Plt Bupati Kepahiang, Netti Herawati, S.Sos mengungkapkan, selain melibatkan Bawaslu pihaknya juga melibatkan aparat penegak hukum (APH) baik dari Polres Kepahiang dan Kejari Kepahiang, dalam membantu Pemkab Kepahiang melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN di Pilkada 2020 mendatang. Hal ini diungkapkan Plt Bupati saat menghadiri rapat stakeholder dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang tahun 2020 di Zhuzhu Garden Kepahiang, Rabu (14/10). Menurutnya sebagai ASN harusnya mampu mengendalikan, membimbing dan mengarahkan seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat. Termasuk harus tanggap terhadap perkembangan yang terjadi pada semua aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan ketertiban. “Untuk terwujudnya semua itu, maka diperlukan ASN yang profesional, mandiri dan tidak terlibat dalam kekuatan sosial politik manapun (Netral) dan tidak menggunakan wewenang jabatan dan pengaruh untuk tendensi keberpihakan kepada salah satu calon atau bakal calon Kepala Daerah dalam konteks Pilkada atau Pemilu,” ungkap Plt Bupati. ASN harus menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam menyelenggarakan tugas Negara sebagaimana kode etik sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik. Dengan demikian jika prinsip ini dipedomani maka akan menjadi basis idealismenya pengabdian pada pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan tanggung jawab, moralitas, dan disiplin PNS/ASN dalam mengembang amanah negara. Menurutnya, terkadang memang posisi ASN dalam pilkada dihadapkan pada posisi dilematis, punya hak suara namun tak dapat secara penuh terlibat dalam memberi dukungan kepada calon yang diinginkan. Karena satu sisi jelas ada berbagai regulasi yang melarang ASN memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah. Bahkan ASN yang terbukti tak netral dalam pilkada bisa diberi sanksi, mulai dari sanksi peringatan hingga sanksi penurunan pangkat. Namun kendati demikian di sisi lain, para ASN ternyata juga toh gerangan masih ada oknum yang memposisikan diri sebagai penguat barisan pemenangan yang ujung-ujungnya nanti berharap posisi strategis untuk pemenangan calon tertentu yang didukung dan nanti akan memberikan ciprakan dan perbaikan posisi jabatannya. “Kita (Pemda) juga telah melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN ini dengan melibatkan Bawaslu dan APH. Dengan ini kita berharap seluruh ASN bisa bersikap senetral mungkin kendati memiliki hak pilih. Ini merupakan salah satu upaya dari ASN dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” singkat Plt Bupati.(sly)