Pahlawan Dalam Politik, Mereka yang Merangkul Bukan Memukul

Oleh: Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd

Setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan ini diambil dari Peristiwa Arek-Arek Suroboyo pada 10 November 1945 sebagai bentuk mempertahankan kemerdekaan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 itu pun ditetapkan sebagai Hari Pahlawan melalui Keppres Nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959 Hari pahlawan kiranya tidak hanya sekadar diingat pada setiap tanggal 10 November saja, namun lebih dari itu perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa oleh semua sebagaimana tema hari pahlawan tahun 2020 yaitu ” Pahlawanku Sepanjang Masa “. Era milenial ini, tentu tantangannya berbeda dengan era sebelum kemerdekaan dimana era milenial ini tidak lagi berjuang secara fisik untuk melepaskan diri dari Penjajahan Belanda. Namun tantangannya adalah menjaga keutuhan NKRI yang mulai menjadi sebuah ancaman jika kita sebagai warga negara Indonesia tidak saling menjaga. Berbagai isu yaitu hoax, ujaran kebencian, SARA terutama menjelang konstetasi pemilu ini isu-isu tersebut banyak berseliweran di sosial media sehingga jika terus dibiarkan seperti itu akan terciptanya perpecahan antar bangsa. Jangan biarkan negeri kita terkoyak tercerai-berai terprovokasi untuk saling menghasut dan berkonflik satu sama lain. Mari kita maknai Hari Pahlawan dengan nyata bekerja dan bekerja membangun negeri. Mengingat tantangan bangsa kita tidak lagi berjuang menghadapi musuh berupa negara-negara penjajah. Melainkan tantangan pada masa kini, pada era digital, sangatlah berbeda: dengan segenap kompleksitas perang ekonomi, diplomasi lintas negara, kontestasi identitas, hingga perebutan energi antarkorporasi. Membuat kita hidup pada lapisan generasi yang sangat berbeda dengan Bung Karno, Hatta, Sjahrir, Kiai Wahid Hasyim. Kita menyelami kehidupan berbangsa dengan segenap konflik, silang sengkarut masalah, hingga tarik menarik kepentingan, yang mungkin saja lebih kompleks dari apa yang terjadi pada masa lampau. Tapi, setiap zaman punya kerumitan masing-masing, punya tantangan yang berbeda. Pada titik inilah, pahlawan dan narasi heroik yang menyertainya selalu menemukan momentumnya. Dengan melihat penetapan Hari Pahlawan sebagai kebijakan politik di masa lampau secara kontekstual dan substantif, kita bisa juga melakukan yang serupa tapi tak sama. Terlepas dari tingkat keberhasilan strategi politik puluhan tahun lalu itu, Hari Pahlawan tetap bisa menjadi alat dan momentum yang membuat bangsa bergerak lebih kuat dan cepat. Meskipun sudah 75 tahun merdeka, tolok ukur kebijakan politik tetaplah keberhasilan negara dalam 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial'. Kepahlawanan dalam politik sesungguhnya sangat sederhana dalam memahaminya, paling tidak indikatornya adalah, seberapa jauh para penyelenggara negara sebagai pemimpin politik menjadi pahlawan di bidang apapun dimana mereka mendapat amanah. Guna memastikan hal tersebut, di tengah perkembangan teknologi informasi yang hebat kini, sebagai masyarakat, siapa pun yang ingin berpartisipasi dalam melakukan penilaian bisa melakukannya. Bagi warga negara pada umumnya, substansi kepahlawanan terkait kebijakan politik ialah pada apa yang disebut sebagai penguatan peran masyarakat sipil. Peran tersebut bisa berbentuk inisiatif pribadi atau kelompok bagi tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, dan yang tak kalah pentingnya ialah memelihara semangat patriotisme dan nasionalisme sebagai modal hidup kita sehari-hari. Lalu hari-hari terakhir ini, kita dihadapkan pesta demokrasi yang menguras emosi, fikiran dan bahkan biaya yang tak terhingga. Momentum Hari Pahlawan sesungguhnya dapat diimpelementasikan dengan berupaya menciptakan harmonisasi dan sinergitas yang kuat antar komponen masyarakat agar terpilihnya pemimpin yang berkomitmen kuat, jujur, berintegritas, jauh dari kesan kemunafikan dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa yang akan datang. Harmonisasi harusnya dimulai sejak pribadi para pemimpin yang akan dipilih, hal itu dapat dilakukan dengan perilaku keseharian. Pemimpin yang harmonis adalah pemimpin yang dapat merangkul segenap potensi yang ada dalam struktur pemerintahannya yang dioreintasikan pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin yang harmonis adalah mereka yang berangkat dari kebijakan politik bermartabat, dimana kebijakannya tidak menzalimi pihak yang berseberangan, mengangkat tim kerja yang mengedepankan kemampuan dan kompetensi bukan karena kepentingan personal apalagi karena kekerabatan. Pahlawan Politik dalam dimensi pemerintahan juga dapat diwujudkan dengan membangun sinergitas antar berbagai pihak dan kepentingan dari golongan dan kelompok manapun, ia harus mampu menghapus sekat-sekat yang berpotensi pada perpecahan ditengah-tengah masyarakat. Sebab bagaimanapun, ia adalah rujukan utama dari para pengikutnya, oleh karena itu tutur kata, sikap dan perilakunya pun harus mencerminkan upaya kohesi yang mengarah pada terbangunnya kemitraan yang strategis antar komponen masyarakat sebagaimana yang menjadi nilai asli masyarakat kita, ewuh pakewuh, tepo seliro, kerjasama dan gotong royong. Pahlawan di masa kini merupakan kita yang mampu mendarmabaktikan sikap-sikap kesatria berintegritas untuk mengentaskan warga negara dari halusinasi, politik bobrok dan pencitraan yang sejatinya hanya mengagungkan kesuksesan diri-pribadi, dengan mengorbankan perjuangan orang lain. Selamat Hari Pahlawan, Bahwa Pahlawan adalah Kita yang berjuang untuk Ciptakan Keadilan Yang Sebenarnya.(**) Penulis adalah Dosen Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.