BENTENG - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) memastikan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dibangun tahun 2021 ini. Meski rusun saat ini belum ada proses pembangunan, tetapi peminatnya sudah membludak. Kepala Dinas Perkim dan Pertanahan Benteng, Drs, Hendri Donal, SH, MH mengatakan rusun ASN sudah pasti dibangun. Hal ini dipastikan setelah minggu lalu ia bersama bupati dan wakil bupati melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas rencana pembangunan rusun tersebut. "Setelah kita audensi dengan Dirjen Perumahan Rakyat Kemen PUPR, mendapat hasil positif bahwa rusun ASN sudah final akan dibangun tahun ini. Usulan kita ini sudah lama, dan Alhamdulillah bisa diwujudkan tahun ini," jelasnya. Hendri menambahkan untuk mekanisme proses lelang, penunjukan pihak ketiga dan proses pengerjaan akan dilakukan langsung Kemen PUPR. Tugas Pemkab Benteng hanya menyediakan lahan. Saat ini lahan sudah tersedia dengan luas sekitar satu hektare di Desa Taba Mutung, Kecamatan Karang Tinggi, berdekatan dengan lokasi pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Benteng. " Lokasi lahan pembangunan rusun ini sangat strategis yang berada pinggir jalan lintas Kota Bengkulu - Kepahiang. Dari persiapan yang lainnya kita juga sudah lengkap dan siap, sehingga Kemen PUPR tinggal membangun. Kapan mereka akan memulai kita sudah siap dan tidak ada kendala lagi," terang Hendri. Lanjut Hendri, rusun ASN ini akan dibangun sebanyak tiga lantai dengan kapasitas 44 kamar. Bagi ASN dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum memiliki rumah dipersilakan untuk mengajukan untuk menempati rusun tersebut. Hingga saat ini peminatnya sudah banyak, sehingga ke depan akan benar-benar di seleksi untuk ASN/PTT yang bisa menempati rusun tersebut. "Peminat rusun membludak. Hngga saat ini sudah ada 60 orang lebih yang mengajukan untuk menempati rusun tersebut. Sehingga nanti akan kita seleksi untuk orang yang memang layak dan berhak menempati rusun tersebut," ungkapnya. Menurut Hendri, pihaknya juga akan membuat peraturan bupati (perbup) dalam menentukan harga sewa rusun tersebut. Serta akan ada UPTD yang mengurus rusun tersebut. "Untuk biaya sewa rusun dapat dipastikan akan lebih murah dari harga sewa biasanya. Sebab di sini pemkab tidak mencari PAD dari rusun ini. Biaya sewa akan digunakan untuk operasional rusun itu sendiri, seperti biaya perawatan, air, listrik, petugas jaga malam dan kebersihan," bebernya.(jee)
Kategori :