Kantongi Restu KASN, Job Fit Pejabat Eselon II Pemprov Bengkulu Tinggal Tunggu Izin Kemendagri

BENGKULU - Pelaksanaan evaluasi eselon II Pemprov Bengkulu melalui job fit diperkirakan dalam waktu dekat ini, bisa dilaksanakan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Diah Irianti menyampaikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah memberikan restu untuk pelaksanaan job fit ini. Sehingga, saat ini pihaknya tinggal menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita sudah mendapatkan izin dari KASN, ini tinggal dari Kemendagri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini," kata Diah, Senin (12/7).

Untuk itu, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan evaluasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tersebut. Bahkan tim panitia seleksi pun, sudah mulai dibentuk. Sehingga, bila telah mendapatkan izin dari Kemendagri, dapat segera dilaksanakan untuk job fit nantinya.

"Dari sisi tim sudah siap. Kalau untuk definitif itu mungkin nanti ada job fit," imbuhnya.

Selain itu, masih ada lima jabatan eselon II yang kosong. Diantaranya Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas PMD, Karo Hukum, Kepala Biro Bangda, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu. Ini juga menjadi fokus Pemprov untuk segera mengisinya.

"Itukan masih ada 5 jabatan kosong. Kalau sudah ada izinnya nanti kita urus juga urus untuk lelang nya," sampainya. Kendati demikian, saat ini pihaknya masih mengikuti aturan, mengingat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur belum 6 bulan sejak dilantik.

"Belum ada izin dari Kemendagri untuk melakukan pengisian jabatan kosong di eselon II," tukasnya. Sebelumnya, Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri menyampaikan hingga kini, pihaknya belum menerima izin Kemendagri untuk melakukan job fit eselon II. Namun pihaknya terus mempersiapkan rencana Pemprov Bengkulu untuk melakukan evaluasi kinerja dari para pimpinan OPD ini. "Izinnya belum turun. Kita juga terus lakukan koordinasi," kata Hamka.

Ia menjelaskan untuk mempercepat proses lanjutannya, maka pihaknya mengintruksikan agar BKD Provinsi Bengkulu gerak cepat. Salah satunya dengan mengajukan permohonan kepada Kemendagri beberapa waktu lalu untuk mendapatkan izin tersebut. Mengingat, langkah awal untuk evaluasi kinerja ini adalah melakukan job fit untuk eselon yang sudah ada saat ini.

"Jadi job fit ini bukan lelang, job fit di internal seluruh OPD yang sudah ada. Dan yang kosong dengan lelang setelahnya," papar Hamka.

Sementara itu, untuk untuk eselon III dan IV kemarin pihaknya telah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 132 ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu. Dimana pelantikan dipimpin oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melalui hybrid mengingat pandemi Covid-19, yakni dengan pelantikan secara langsung dan virtual. Dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

"Kalau eselon II semuanya itu harus izin dengan Kemendagri. Mutasi ini kan belum diizinkan, kemungkinan dalam waktu dekat ini," jelas Hamka. (war)