Pemprov Bengkulu Minta Awasi Gas Subsidi di Lapangan

BENGKULU – Melihat situasi beberapa waktu ini, terjadi peningkatan permintaan akan gas elpiji ukuran 3 kg. Untuk itu, Pemprov Bengkulu meminta agar pemerintah daerah, (Pemda) baik itu Kabupaten atau Kota melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan terkait distribusi gas melon 3 Kg itu. Asisten II Setdaprov Bengkulu, Yuliswani menjelaskan sudah hampir pihaknya mendapati masyarakat di sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu mengutarakan keluhan tentang mulai langka, untuk mendapatkan gas melon.

"Sulitnya mendapatkan gas melon di tengah-tengah masyarakat memang sudah sangat kerap terjadi. Hanya saja dalam masalah ini perlu digaris bawahi apakah penggunaan gas bersubsidi itu sudah sesuai aturan atau belum," kata Yuliswani.

Untuk itu, pengawasan memang diperlukan untuk penyaluran gas elpiji 3 kg, sehingga tepat sasaran. Pihaknya menyarankan agar Pemda kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan, tentunya dengan mengecek langsung di lapangan. Pasalnya, kesulitan mendapat gas melon itu, diduga akibat dalam realisasinya tidak sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau kita di provinsi ini pengawasannya tidak bisa dilakukan secara terus-menerus," katanya.

Dijelaskannya, ketika turun melakukan pengawasan, pihaknya memantau sesaat saja. Sedangkan pengawasan secara detail itu pada kabupaten/kota.

"Bila perlu kabupaten/kota membentuk Satgas khusus mengawasi elpiji bersubsidi ini. Apalagi saat ini elpiji sudah termasuk salah satu kebutuhan pokok masyarakat, tinggal lagi pengawasan pada sektor ketepatan sasaran," ujarnya.

Apalagi, melihat kondisi pandemi Covid-19 saat ini, kecil kemungkinannya untuk menggelar kegiatan semacam operasi pasar.

"Karena operasi pasar biasanya kita lakukan ketika ada hari-hari besar ataupun sebuah perayaan. Itupun diprediksi karena bakal meningkatnya penggunaan sebuah kebutuhan, seperti elpiji ini," jelas Yuliswani.

Selain itu berkenaan dengan kuota di Provinsi Bengkulu,ia menjelaskan sudah cukup aman. Jika hendak kembali mengusulkan penambahan kuota, tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi, dalam kuota elpiji bersubsidi ini acuannya data UMKM dan masyarakat miskin.

"Nah kalau berdasarkan data itu, kuota kita mencukupi," pungkasnya. (war)