JAKARTA, rakyatbengkulu.com - Presiden Joko Widodo kemarin (10/4) menggelar rapat terbatas dengan menteri dan kepala lembaga untuk membahas terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan tidak ada penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presien.
“Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada sudah ditetapkan,” katanya ketika mengawali rapat.
BACA JUGA: Besok, BEM Kepung DPRD
Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari. Lalu pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November di tahun yang sama.
“Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah berupaya penundaan Pemilu atau spekukasi perpanjagan jabatan presiden atau tiga periode,” ujar Jokowi.
Dengan ditetapkannya jadwal ini menurutnya sudah menunjukkan bahwa tidak ada upaya untuk menunda waktu pemilu.
Selain itu, menurut undang-undang, tahapan pemilu sudah dimulai sejak Juni nanti. Dibutuhkan waktu 20 bulan sebelum tanggal pemungutan suara. “12 april bawaslu dan KPU (periode) 2022-2027 akan dilantik untuk persiapan pemilu 2024,” ucap Jokowi.
Setelah pelantikan itu, Jokowi meminta agar ada jadwal khusus bertemu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Yang dibicarakan salah satunya adalah adanya pemilihan serentak antara pemilihan presiden dan kepala daerah. “Ini belum pernah ada pengalaman pemilihan serentak,” bebernya.
Beri Pendidikan Politik
Jokowi juga minta kepada Menteri Polhukam untuk serius menyelesaikan payung hukum pemilu dan pilkada 2024. Dia minta agar komunikasi dengan DPR dan KPU segera dijalin untuk membicarakan payung hukum ini. Sehingga perencanaan program pun bisa detil.
“Sehingga regulasi tidak multi tafsir dan menimbulkan perselisihan,” ungkap Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
BACA JUGA: Aparat Diminta Tak Represif
Dia juga ingin agar alokasi anggaran untuk pemilihan segera diputuskan. Dalam pemilu maupun pilkada menggunakan dana dari APBN dan APBD. Menurut perkiraan, perhelatan tersebut memakan anggaran hingga Rp 110,4 triliun.
“Saya minta didetilkan lagi dihitung lagi dengan baik. APBN atau APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” perintah Jokowi.
Untuk pemilihan kepala daerah, Jokowi mengingatkan ada 101 wilayah yang harus diisi. Wilayah itu terdiri dari tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.
Dia ingin kepala daerah yang terpilih memiliki kapabilitas yang baik. Terpenting adalah mampu memnjalankan tugas di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Jokowi juga berpesan agar masyarakat diberikan pendidikan politik. Menjelang kontestasi politik, biasanya kondisi akan memanas. Apalagi jika ada yang memprovokasi.
Baca Selanjutnya>>>
Tags :
Kategori :