Terima Kunjungan Ketua Liga Parlementer Jepang-Indonesia, Airlangga: Sejumlah Hal Dibahas

TOKYO, RAKYATBENGKULU.DISWAY.DI - Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ketua Liga Parlementer Jepang-Indonesia (Japan-Indonesia Parliamentary Friendship League) Nikai Toshihiro di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, Rabu.

Berdasarkan keterangan resmi keduanya membahas peran Jepang dan Indonesia di kancah internasional pada tahun depan.

"Presiden menjelaskan kerja sama yang sudah lama dan mengangkat isu terkait dengan tahun depan Indonesia akan memegang Keketuaan ASEAN dan Jepang memegang Keketuaan G7," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya selepas pertemuan. Rabu malam (27/7).

Airlangga menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Indonesia dan Jepang akan memperingati 65 tahun hubungan diplomasi dan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang.

BACA JUGA:Hasil Konkret Kunjungan Menko Airlangga ke Jepang, Mitsubishi Janjikan Penambahan Investasi Rp10 Triliun

Pertemuan ASEAN-Jepang tahun depan juga direncanakan akan dilakukan di Jepang dan pada saat itu akan dihasilkan visi 50 tahun ke depan ASEAN dan Jepang.

"Tentunya dengan keketuaan Bapak Presiden Jokowi, kepentingan untuk ekonomi ke depan dan kerja sama strategis ke depan menjadi penting," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, visi tersebut sesuai dengan yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe bahwa Jepang adalah kemitraan strategis Indonesia.

Selanjutnya Menko Perekonomian mengatakan Presiden RI Joko Widodo meminta agar investasi lanjutan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, senilai Rp9,5 triliun dapat didorong untuk diteruskan.

BACA JUGA:Menko Airlangga Sebut JBIC Jadikan Indonesia Prioritas Utama di Sektor Kesehatan dan Pangan

"Tadi disebut terkait pengembangan Pelabuhan Patimban, di mana tahap pertama investasinya dengan loan JICA sebesar Rp14 triliun, dan ini (Presiden) minta didorong untuk investasi lanjutan sebesar Rp9,5 triliun," kata Airlangga.

Pernyataan Airlangga itu terkait pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah CEO perusahaan Jepang, di sela kunjungan kenegaraan di Tokyo, Jepang, Rabu.

Menurut Airlangga, Presiden juga mendorong dilakukannya tahap persiapan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban, yang akan dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol sepanjang 14,11 km dan melalui pinjaman sepanjang 22,94 km.

Dalam pertemuan dengan para CEO perusahaan Jepang, Presiden juga menyampaikan terkait pembangunan MRT, terutama Fase 2 mulai dari Bundaran HI sampai dengan Kota, dan Fase 2B dari Kota ke Ancol bagian barat.

BACA JUGA:Bertemu METI Jepang, Menko Airlangga Dorong Kepentingan Indonesia dalam Penyelesaian IJEPA

Airlangga menuturkan, Presiden meminta perhitungan biaya pembangunan per kilometer, karena seluruh desain dan konstruksi dua fase MRT itu disiapkan konsultan Jepang.

"Sehingga diminta dilihat lebih detail. Demikian juga untuk proyek MRT Timur ke Barat," terangnya.

Ketua Umum Partai Golkar juga mengatakan Presiden RI Joko Widodo meminta penyelesaian proyek proving ground atau fasilitas balai pengujian laik jalan kendaraan, yang terletak di Bekasi, dipercepat.

"Presiden juga meminta proyek proving ground di Bekasi, yang merupakan pengetesan otomotif dalam bentuk sirkuit dengan investasi sebesar Rp1,81 triliun dilakukan percepatan," tutur Airlangga.

BACA JUGA:Menko Airlangga Gelorakan Semangat Transformasi dan Pemberdayaan Koperasi

Airlangga mengatakan proyek proving ground di Bekasi yang melibatkan perusahaan Jepang Toyota Tsusho, sangat penting bagi ekspor otomotif Indonesia, sehingga perlu dilakukan percepatan.

"Beberapa negara lain, seperti Thailand maupun Vietnam, mereka sudah memiliki proving ground," jelas Airlangga.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu mantan Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide, mantan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Moriyama Hiroshi, serta mantan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Hayashi Motoo.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.