PLTU tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, di Sumatera Utara merasakan penyempitan ruang hidup dan dampak ekonomi.
Campaigner Srikandi Lestari Aji Surya Abdi memaparkan terjadinya bencana kemanusiaan yang diduga dilakukan oleh PLTU Pangkalan Susu telah menghilangkan ruang hidup masyarakat di sekitar pembangkit yang mengakibatkan kemiskinan, perbudakan modern hingga kematian.
Data yang dirangkum oleh Srikandi Lestari ada sekitar 80% nelayan yang mengalami peralihan mata pencaharian karena laut tidak menghasilkan, petani merugi sampai 50%.
BACA JUGA:25 Ide Jualan Takjil yang Kekinian dan Menguntungkan di Bulan Ramadhan
"Data saat ini sudah ada 16 orang meninggal dunia diakibatkan oleh pengrusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh PLTU Pangkalan susu," katanya.
"Jika benar PLTU berdampak seperti itu sudah saatnya dimatikan dan beralih ke energi yang bersih. Tidak ada yang sebanding dengan nyawa manusia, ini persoalan kemanusiaan," tegas Aji Surya.
Direktur Jaringan Masyarakat Peduli Energi Bersih (JMPEB) Lampung, Herry Maryanto, merasakan dampak yang sama.
Yaitu PLTU Batu Bara Tarahan dan Sebalang di Provinsi Lampung dalam proses produksinya telah berdampak pada masyarakat sekitar PLTU.
BACA JUGA:Bahaya! Ini Makanan yang Dapat Menaikkan Gula Darah
Terutama masyarakat yang berada di ring 1 PLTU, dampak lingkungan yang ditimbulkan PLTU pencemaran udara dan air.
Ia mengatakan bahwa warga terpapar polusi dihasilkan akibat pembakaran batubara. Transportasi angkutan batubara yang melintasi jalan desa berdampak pada kerusakan akses jalan.
"Di sisi lain, limbah pembuangan air bahang hasil dari proses pendinginan mesin yang berdampak pada hasil tangkapan ikan dan pencari rumput laut nelayan di sekitar hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan mereka," jelas Herry.
Pekan Baru juga merasakan hal yang sama. Pendamping masyarakat yang berhadapan dengan PLTU, M. Fauzi dari LBH Pekanbaru menyampaikan akan terus berjuang.
BACA JUGA:Ikat Pinggang Paling Mahal dan Paling Kuat di Dunia!
"Perjuangan kita belum tuntas hingga memastikan transisi energi berjalan demokratis artinya tidak dimonopoli oligarki," ujarnya.
Transisi energi yang adil dan berkelanjutan (lestari) artinya tidak meminggirkan atau merampas ruang hidup rakyat dan tidak memperparah kerusakan lingkungan (krisis iklim).