"Perjuangan belum selesai hingga terwujud transisi energi yang demokratis, adil dan berkelanjutan," tukasnya.
Fauzi mengatakan, salah satu "jualan" Indonesia untuk transisi energi adalah pensiun dini PLTU batu bara.
BACA JUGA:Sepatu Termahal di Dunia: 5 Pilihan Teratas yang Bikin Tercengang
"Kami mendesak pemerintah untuk mempensiunkan 3,7 GW PLTU batu bara untuk menyelamatkan transisi energi yang bergulir," tegasnya.
Transisi energi telah diwacanakan akan dilakukan oleh Pemerintah, ini sesuai dengan kesepakatan Indonesia ikut mencegah krisis iklim setelah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Bali.
Tapi melihat beberapa transisi energi yang telah dilakukan banyak ditemui masalah mulai dari penyusunan dokumen sampai penerapannya.
Hosani Ramos Hutapea yang merupakan Manajer Sekolah Energi Bersih Kanopi Hijau Indonesia menjelaskan, transisi energi yang sedang bergulir telah menjadi bajakan oleh oligarki.
BACA JUGA:Harganya Bikin Tercengang! Ini 7 Merek Jam Tangan Termahal di Dunia
Hal ini dilihat dari pembiaran atas dampak langsung PLTU batubara terhadap rakyat di sekitar tapak yang ada di Sumatera.
Alih-alih mematikan 33 unit PLTU dengan kapasitas 3.566 MW yang ada saat ini, Negara dalam RUPTL 2021 - 2030 merencanakan pembangunan PLTU baru berkapasitas 4000 MW.
"Tuntutan masyarakat di seluruh Sumatera adalah transisi energi yang murni dengan pemensiunan PLTU yang sudah ada dan penolakan pembangunan PLTU baru," ungkapnya.
"Dalam konteks ini, STuEB dan masyarakat setempat bersatu untuk menyerukan transisi energi yang adil, demokratis, dan berkelanjutan," tegas Hosani.
BACA JUGA:Tips Ampuh! Ini 8 Buah yang Bisa Menjadi Penurun Asam Urat
Masyarakat menekankan urgensi menghentikan aktivitas PLTU yang merugikan dan memulai langkah-langkah transisi energi yang membawa keadilan dan keberlanjutan.
Tidak ada lagi masyarakat yang harus menderita akibat aktivitas PLTU di Sumatera.