BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Provinsi Bengkulu terpilih menjadi tuan rumah Rakornas Pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada 23-27 September 2024 mendatang.
Penunjukan Provinsi Bengkulu sebagai tuan rumah Rakornas Pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas tahun 2024 ini berdasarkan hasil dari rapat persiapan yang digelar melalui video conference bersama Kemenko PMK di ruang Rafflesia kantor Gubernur Bengkulu, Selasa 16 Juli 2024.
Asisten I Setda Pemerintah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar yang mengikuti rapat persiapan Rakornas Pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas tahun 2024 tersebut menyebutkan jika Provinsi Bengkulu terpilih sebagai tuan rumah Rakornas ini berkat penghargaan revitalisasi bahasa daerah yang diterima dari Kemendikbudristek pada 2 Mei lalu.
Selain itu, kekayaan sumber daya alam dan industri yang dimiliki Bengkulu juga menjadi alasan penting penyelenggaraan Rakornas ini di provinsi tersebut.
BACA JUGA:Festival Tabut 2024 Sukses Digelar, Tahun Depan Pemprov Bengkulu Siapkan Event Nasional Baru
BACA JUGA:BRI Dapat Penghargaan atas Kontribusi Besar terhadap Penerimaan Pajak
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PMK yang memilih Bengkulu sebagai pusat Rakornas ini. Ini juga akan mendukung kemajuan pembangunan manusia dan daerah," ucapnya.
Rakornas Pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas 2024 yang akan berlangsung hampir satu minggu ini juga mengagendakan kunjungan perwakilan Kemenko PMK ke destinasi wisata Pulau Tikus di Bengkulu.
Adapun kunjungan ini bertujuan untuk mendorong percepatan revitalisasi Pulau Tikus.
Sementara itu, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK, Molly Prabawaty menyebutkan bahwa ada 13 kementerian yang akan berpartisipasi dalam Rakornas ini.
BACA JUGA:Kemenag Rejang Lebong Gencarkan Sosialisasi, Usia 12 Tahun Sudah Bisa Daftar Naik Haji
BACA JUGA:Kebutuhan Gas Pupuk Indonesia Diproyeksikan Mencapai 1 BSCFD pada 2030
"Sebanyak 13 kementerian akan berpartisipasi dalam Rakornas ini, namun jumlah ini bisa bertambah hingga 16 kementerian jika ada peninjauan terkait Pulau Tikus," demikian Molly.**