BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Asosiasi Desa Sawit Indonesia (Adesi) menyoroti kondisi sebagian besar crude palm oil (CPO) di Provinsi Bengkulu, diekspor tidak melalui pelabuhan terbesar di Provinsi Bengkulu, Pelabuhan Pulau Baai.
Dengan kondisi demikian, Provinsi Bengkulu dinilai sangat dirugikan.
Sebab potensi pajak atau sumber pendapatan lainnya yang disebabkan dari CPO, hanya sebagian kecil yang bisa didapatkan Provinsi Bengkulu.
Pendapatan sebagian besar sebagai dampak dari adanya CPO, malah dinikmati daerah lain di luar Provinsi Bengkulu.
Sejumlah pengurus Adesi Provinsi Bengkulu melangsungkan rapat di Amaris Hotel Bengkulu baru-baru ini.--peri/rakyatbengkulu.com
Ini dinyatakan Sekretaris Jenderal Adesi Pusat, Pujianto, saat di Kota Bengkulu, Senin, 12 Agustus 2024.
Menurutnya, perusahaan sawit di Bengkulu luar biasa jumlahnya, tapi CPO-nya sebagian besar dikirim lewat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
“Otomatis pajaknya ke padang. Harapan kami, CPO Bengkulu keluarnya lewat pelabuhan Bengkulu. Dengan begitu pajak dan lainnya masuk seluruhnya ke Bengkulu,” sampai Pujianto.
Selain itu, Pujianto juga menyoroti mengenai adanya dugaan perusahaan nakal, lancar beroperasi tanpa mengkhawatirkan jadi sorotan punya kebun atau tidak.
BACA JUGA:Polemik Jilbab Paskibraka, KPAI Tuntut BPIP Tinjau Ulang Standar Pakaian
BACA JUGA:Tolak Politik Diskriminasi, Anggota DPD Menyayangkan Pelepasan Jilbab Paskibraka
Mengakali kondisi demikian, perusahaan menjalin kerja sama dengan sejumlah kelompok tani (Poktan).
Dan poktan tersebut bisa mengambil peluang kerja sama dengan pabrik, karena diduga ada oknum yang meloloskan poktan bisa mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Dia kerja sama karena Poktan disebut-sebut sudah punya ISPO. Faktanya ISPO diurus orang-orang tertentu,” sampainya.
Selain itu, masih sangat menjengkelkan, permasalahan harganya yang belum terlalu menguntungkan petani.