BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Pulau Baai.
Langkah ini dianggap penting mengingat peran mereka sebagai ujung tombak dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan terbesar Bengkulu.
Hal ini disampaikan Rohidin usai menghadiri pertemuan dengan anggota TKBM di salah satu hotel di kawasan Pantai Panjang, Sabtu 14 September 2024.
"Tenaga kerja seperti ini perlu dimonitor, apalagi mereka sudah berbadan hukum dalam bentuk koperasi. Tadi saya cek dan tanyakan kepada pengurus, ternyata mereka sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Jamsostek. Tentunya, bagaimana kesejahteraan mereka selanjutnya akan lebih kami perhatikan," ujar Gubernur Rohidin Mersyah.
BACA JUGA:850 Guru dan Non-Kependidikan Honorer di Mukomuko Diajukan Diangkat Jadi PPPK
BACA JUGA:5 Tips Efektif Agar Tanaman Pot Berbuah Lebih Cepat: Salah Satunya Kurangi Daun
Selain itu, Gubernur Rohidin juga merespon positif usulan dari para anggota TKBM terkait fasilitas kendaraan operasional, yang sebelumnya telah disampaikan melalui anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto.
Fasilitas ini diharapkan dapat menunjang kinerja TKBM serta membantu mereka jika terjadi kecelakaan kerja di lapangan.
"Terima kasih atas usulannya, nanti saya akan cek dengan beliau agar bisa kami akomodasi," tambah Rohidin.
Sementara itu, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Pulau Baai, Endang Suryani, mengapresiasi perhatian yang diberikan Gubernur Rohidin.
BACA JUGA:Prediksi Karir Shio 2025: Apakah Kamu Siap di Tahun Ular Kayu?
BACA JUGA:Tahun Ular Kayu 2025: Waktu Tepat Tingkatkan Kreativitas dan Atasi Mental Block
Menurutnya, sejak terbentuknya TKBM Bengkulu pada tahun 1985 dengan lebih dari 150 anggota, baru kali ini aspirasi mereka mendapat tanggapan yang serius dari pemerintah provinsi.
“Pekerjaan kami memiliki risiko yang tinggi. Dengan adanya kendaraan operasional, jika terjadi kecelakaan, tindakan cepat bisa diambil. Harapan kami ke depan adalah lebih banyak perhatian dari pemerintah daerah, mengingat selama ini kami hanya bernaung di bawah Dinas Koperasi UKM, Disnaker Kota, dan KSOP Bengkulu,” ujar Endang.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi TKBM dan meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang.