BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan penuh semangat mengumumkan bahwa pembangunan destinasi wisata baru yang dinantikan, Danau Dendam Tak Sudah (DDTS), akan dimulai pada bulan Januari 2025.
Rencana ini mengalami penundaan dari jadwal semula yang diperkirakan pada bulan Desember 2024. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso.
"Pelaksanaan pembangunan danau akan dilaksanakan oleh kementerian, dan nampaknya agak mundur menjadi Januari 2025," ujarnya dikutip antaranews.com, Kamis, 31 Oktober 2024.
Meski terdapat penundaan, persiapan awal untuk proyek ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.
BACA JUGA:Dani Hamdani Kritisi Pemotongan Gaji ASN Bengkulu untuk Zakat, Ini Pendapatnya
BACA JUGA:Prosedur Serta Info Lelang di BRI, Bisa Diakses di Link Ini
Pemerintah Provinsi Bengkulu secara aktif telah melakukan peralihan jalan yang berada di sekitar bibir Danau Dendam Tak Sudah menuju jalan layang yang direncanakan. Jalan ini sudah mulai beroperasi sejak pertengahan tahun 2024.
"Kami sudah memindahkan jalan ke elevated DDTS. Pembangunan ini terus berjalan sesuai rencana. Namun, untuk lelang fisik pembangunan destinasi baru akan dilaksanakan kementerian di bulan Januari," jelas Tejo.
Selain itu, terdapat beberapa kegiatan pendukung yang juga sedang dikerjakan, seperti pengerukan sedimen dan pembuatan dermaga dayung.
Proses pembuatan dermaga untuk kegiatan lomba dayung sudah dilaksanakan dan kontraknya selesai pada bulan Desember.
BACA JUGA:Anti Repot, Ini Dia Cara Mudah Beli Token Listrik Melalui Aplikasi BRImo
BACA JUGA:QRIS BRI, Solusi Pembayaran Praktis di Indonesia
Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri memiliki target besar untuk menjadikan Danau Dendam Tak Sudah sebagai taman wisata edukasi alam yang menarik.
Dalam pengembangan ini, pemerintah berencana mengakomodasi biota endemik yang terdapat di wilayah tersebut, salah satunya adalah Anggrek Pensil yang tergolong langka.
Anggrek yang satu ini menurut data dari Direktorat RPDM KLHK, juga dapat ditemukan di beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, dan perlu mendapat perlindungan atas potensi kepunahannya.