RAKYATBENGKULU.COM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, mengungkapkan keprihatinannya mengenai wacana pemerintah yang akan mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat.
Menurut Sultan, keputusan ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat kelas menengah.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan pada Senin, 4 November, Sultan menekankan pentingnya pemerintah untuk melakukan studi mendalam terkait dampak penghapusan subsidi BBM.
"Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan keputusan ini, karena kelas menengah adalah pihak yang paling merasakan dampaknya," ujarnya.
BACA JUGA:Lidia Rasakan Manfaat Jaringan Luas ATM BRI Hingga ke Tengah Perkebunan Sawit di Seluma
BACA JUGA:Debitur KUR BRI Sangat Terbantu, Usaha Berkembang dengan Angsuran Terjangkau
Selanjutnya, Sultan mengingatkan pemerintah akan adanya tren penurunan pendapatan yang dialami oleh kelas menengah saat ini, bersamaan dengan meningkatnya kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kelas menengah sendiri memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga setiap kebijakan yang merugikan mereka perlu diperhatikan dengan seksama.
Menurut Sultan, dengan menghapus subsidi BBM maka akan berpotensi menaikkan harga kebutuhan pokok.
"Kami meminta pemerintah untuk tidak mengabaikan keberadaan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan akses terhadap bantuan langsung tunai," tegasnya.
BACA JUGA:Optimisme BRI Pada Kebijakan Ekonomi di Era Pemerintahan Baru
BACA JUGA:Dana Desa 2025 Toba Rp173,2 miliar, Berikut Rincian per Desa: Simak yang Terbesar
Ia menambahkan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek ini dapat memperburuk kondisi ekonomi rakyat.
Sebagai solusi alternatif, Sultan menyarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan peningkatan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya untuk menggantikan subsidi BBM yang akan dihapus.
Ia menekankan pentingnya melakukan evaluasi yang ketat terkait pajak kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan faktor emisi karbon yang dihasilkan, serta harga dan bobot kendaraan sebagai dasar perhitungan pajak.