"Demokrasi bukan hanya soal jumlah pemilih. Harus ada jaminan bebas dari manipulasi dan pelanggaran hukum yang merusak kredibilitas Pilkada," tambahnya.
Deklarasi netralitas ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Pilkada yang bersih, adil, dan transparan, serta mengurangi potensi pelanggaran hukum yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.(prw)