RAKYATBENGKULU.COM - Ratusan honorer yang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) di Provinsi Bengkulu kembali turun ke jalan, menuntut pembayaran insentif yang telah lama dijanjikan oleh pemerintah daerah.
Mereka menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu 15 Januari 2025, membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka.
Para demonstran menyuarakan keluhan atas belum terealisasinya insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Insentif ini dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, mengingat peran signifikan PTT dan GTT dalam pelayanan publik serta pendidikan.
BACA JUGA:Pemdes Bukit Makmur Serah Terima Pembangunan Fisik, Sukses Manfaatkan Dana Insentif
BACA JUGA:Feng Shui dan Warna, Tips Pilih Warna yang Tepat untuk Setiap Ruangan di Rumah
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan, mengaku pihaknya belum mengetahui detail terkait insentif yang dimaksud.
“Insentif yang mereka tuntut dari BKD tidak diketahui, insentif apa dan di OPD mana. Dari kelompok R2 dan R3 ada berbagai utusan dari berbagai OPD. Jadi BKD belum bisa menjelaskan tentang hal ini,” ujar Gunawan.
Menurutnya, meskipun honorarium telah dibayarkan melalui OPD masing-masing, persoalan insentif masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.
Gunawan juga menambahkan bahwa untuk urusan guru dan tenaga pendidik, ranahnya berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
“Penggajian untuk honorer yang dirumahkan saat ini sedang dievaluasi, artinya pembayaran insentif tertunda sementara waktu,” tutupnya.
Sementara itu, perwakilan pendemo, Indra Setiawan menyampaikan bahwa gaji bulan Desember untuk beberapa instansi telah dibayarkan. Namun, insentif untuk guru masih belum jelas.
“Gaji Desember untuk OPD Dinas dan Instansi sudah diberikan, tetapi kalau untuk guru belum diketahui. Akan ada perwakilan dari para honorer untuk mengadakan pertemuan lagi pada 3 Februari 2025 di Jakarta. Jika tidak ada keputusan, para honorer akan kembali datang ke Kantor Gubernur dengan massa yang lebih banyak,” tegas Indra Setiawan.