Hingga kini, DBH yang belum diterima Kabupaten Seluma mencapai Rp 38 miliar dari total Rp 69 miliar.
Dana tersebut mencakup pajak kendaraan bermotor (PKB) dan tidak dibayarkan sejak triwulan pertama hingga keempat. Kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lainnya.
Setelah TPP dan ADD tambahan selesai dicairkan, Inspektorat Seluma akan melanjutkan audit terhadap berkas penagihan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Berita ini sudah tayang di KORANRB.ID dengan judul:
Audit Berkas Penagihan Tuntas, TPP dan ADD di Seluma Segera Cair