JKN Capai 99 Persen di Bengkulu Selatan, Pemkab dan BPJS Kesehatan Perkuat Validasi Data

BENGKULU SELATAN, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Sukarni, S.P., M.Si, menegaskan bahwa pemerintah daerah secara rutin melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk mengidentifikasi capaian, permasalahan, dan merumuskan solusi dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami rutin melakukan koordinasi dengan BPJS untuk mengetahui kondisi akhir, pencapaian, dan berbagai kendala yang dihadapi. Dari situ, kami memberikan rekomendasi ke sektor-sektor terkait, baik dari aspek penganggaran maupun pendataan," ujar Sukarni.

Sukarni menyoroti pentingnya validasi dan verifikasi data, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data kepesertaan JKN, termasuk pembaruan data peserta yang telah meninggal dunia.

BACA JUGA:Korupsi Dana Desa Rp 533,8 Juta, Mantan Kades Turan Baru Ditangkap Usai Kabur Setahun

BACA JUGA:Harga Sawit di Mukomuko Mulai Naik, TBS Tertinggi Tembus Rp 2.730 per Kg, Ini Rinciannya

“Semua hal itu kami bahas dalam forum ini. Validasi dan verifikasi data sangat penting, mungkin nanti ada penganggaran yang harus kita tambahkan, bisa kami bicarakan di perubahan anggaran, begitu juga tahun berikutnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Syafrudin Imam, mengapresiasi upaya aktif Pemkab Bengkulu Selatan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKN.

“Alhamdulillah, cakupan kepesertaan JKN di Bengkulu Selatan sudah mencapai 99 persen, dengan peserta aktif sebanyak 84 persen. Ini menunjukkan wujud gotong royong antara masyarakat dan pemerintah daerah," ungkap Syafrudin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah sangat proaktif dalam mendaftarkan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. 

Forum koordinasi yang dibentuk bersama Sekda juga dibagi menjadi dua bagian penting, yakni forum cakupan peserta dan pembahasan iuran, serta forum evaluasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

BACA JUGA:Menteri Yandri: Desa Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Bengkulu Siap Jadi Contoh Nasional

BACA JUGA:Menko Airlangga Tegaskan Indonesia Terbuka untuk Mastercard dan Visa, Tanggapi Kritik AS soal QRIS

“Kami juga membahas peningkatan mutu layanan kesehatan untuk masyarakat. Forum ini sangat dinamis dan menjadi ruang lahirnya berbagai solusi, termasuk peningkatan keaktifan peserta dan penanganan peserta yang menunggak,” tambahnya.

Salah satu isu penting yang dibahas adalah soal mutasi data akibat kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk, yang memerlukan proses validasi dan verifikasi yang akurat.