Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat berkepentingan menjaga kelancaran distribusi energi.
“Terkadang pengiriman BBM dari Padang mengalami keterlambatan antara 3 sampai 4 jam, itu sudah biasa. Namun, kami pastikan tidak terjadi antrean kendaraan di SPBU seperti yang sering terlihat di daerah lain, termasuk ibu kota Provinsi Bengkulu,” tambah Nurdiana.
Sebagai bentuk inovasi pengawasan, sistem barcode diterapkan dalam proses penjualan BBM.
BACA JUGA:Ratusan Mahasiswa Bengkulu Desak Pemprov Tuntaskan Krisis BBM dan Evaluasi Pajak Kendaraan
Selain itu, setiap transaksi dan distribusi dicatat secara rinci untuk mencegah penyimpangan.
“Jika ditemukan SPBU yang terlibat dalam praktik penimbunan atau melayani penjualan BBM ke luar daerah secara ilegal, kami tidak segan-segan memberikan sanksi administrasi hingga melaporkan ke aparat penegak hukum,” ujar Nurdiana.
Uniknya, pengawasan distribusi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat.
Pemerintah mengajak warga untuk turut memantau dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi.
“Peran serta masyarakat sangat kami harapkan agar ketersediaan BBM tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan,” pungkasnya.
Langkah-langkah tegas dan partisipatif ini diharapkan menjadikan Mukomuko sebagai daerah percontohan dalam penanganan distribusi BBM di tengah krisis energi regional.
Berita ini telah tayang di KORANRB.ID dengan judul: Mukomuko Perketat Pengawasan Distribusi BBM