Tambang Emas Ancam Bukit Sanggul, Warga Seluma Angkat Suara

RAKYATBENGKULU.COM – Rencana kehadiran tambang emas di Kabupaten Seluma kembali memicu gelombang penolakan dari masyarakat. 

Tambang yang akan dikelola oleh PT. Energy Swadaya Dinamika Muda (ESDM) ini rencananya akan membuka lahan seluas 19.939,57 hektare di kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul.

Meskipun saat ini proses perizinan tinggal menunggu penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Gubernur Bengkulu, namun penolakan dari berbagai elemen masyarakat justru semakin kuat.

Salah satu suara penolakan datang dari tokoh masyarakat Kecamatan Ulu Talo, Deni Kurniawan, yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan.

BACA JUGA:Kejati Bengkulu Tetapkan 3 Tersangka Baru dalam Kasus Mega Mall dan PTM, Ini Nama-namanya

BACA JUGA:Rekomendasi Minyak Telon Lavender Lokal, Solusi Tidur Nyenyak untuk Bayi

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya khawatir pada kerusakan hutan, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan.

“Kami sangat menolak kehadiran tambang tersebut. Ini bukan soal keuntungan ekonomi, tapi menyangkut keberlangsungan hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Ancaman bencana akan terus menghantui jika aktivitas tambang dipaksakan,” ujar Deni, Selasa 17 Juni 2025.

Deni juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada aspirasi rakyat.

Ia menuding adanya kepentingan tertentu di balik sikap diam yang ditunjukkan oleh berbagai level pemerintahan, dari desa hingga provinsi.

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Tetapkan Honor RT dan RW 2025, Rp 350 Ribu per Bulan

BACA JUGA:Kabupaten Kaur Menyala di Sepanjang Pantai Barat Sumatera

“Pemerintah diam saja, seolah sudah masuk dalam permainan ini. Padahal penolakan datang dari banyak pihak. Kalau pemerintah tak bersuara, rakyat berlindung kepada siapa lagi?” lanjutnya.

Senada dengan Deni, tokoh masyarakat Seluma lainnya, Yudi Hartono, juga menegaskan bahwa kompensasi sebesar apa pun tidak akan pernah cukup untuk menutupi kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh tambang.

“Seandainya perusahaan memberi satu triliun per tahun pun, itu tak akan bisa menutupi kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap sektor pertanian, sumber air, serta infrastruktur. Ini ancaman nyata bagi masyarakat,” tegas Yudi.