Menanti Pengumuman Resmi, Nasib PPPK Rejang Lebong Tahap II Segera Dijadwalkan

RAKYATBENGKULU.COM – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II di Kabupaten Rejang Lebong memasuki tahap krusial. 

Saat ini, seluruh peserta seleksi tengah menanti hasil kelulusan yang dijadwalkan diumumkan pertengahan hingga akhir Juni 2025 oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai jadwal nasional.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong, Budi Afrian, SE, mengimbau para peserta untuk tetap bersabar.

Ia menegaskan bahwa informasi resmi hanya akan dikeluarkan oleh BKN dan disalurkan melalui kanal resmi pemerintah daerah.

BACA JUGA:Program Tiga Juta Rumah, Peluang Emas Warga Lebong Tingkatkan Kesejahteraan

BACA JUGA:TKS Fiktif Satpol PP Rejang Lebong, Korupsi yang Mulai Terbongkar Satu per Satu

“Kalau berdasarkan tahapan nasional, pengumuman hasil seleksi PPPK itu dilakukan antara pertengahan sampai akhir Juni ini. Jadi kami bersama seluruh peserta seleksi masih menunggu informasi resmi dari BKN,” ujar Budi saat ditemui di kantornya, Kamis, 19 Juni 2025.

Setelah pengumuman kelulusan dirilis, tahapan selanjutnya adalah proses administratif pengajuan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK. 

Tahap ini wajib diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah sebelum para PPPK bisa bekerja secara resmi.

“Setelah pengumuman kelulusan, BKN akan mengirimkan surat resmi kepada masing-masing daerah untuk memulai proses penetapan NIP PPPK. Ini menjadi langkah awal dalam proses legalisasi status kepegawaian mereka,” jelasnya.

BACA JUGA:Kejaksaan Ungkap Skandal Perjalanan Dinas Fiktif 3 Sekretariat DPRD Bengkulu, Kerugian Negara Capai Miliaran

BACA JUGA:Honda Bengkulu Dukung Program LIBAAS SEGALO, Hadiahkan Motor Listrik EM1 untuk RT Terbaik!

Namun, untuk penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) kerja, Budi menyebutkan bahwa masih perlu ada pembahasan intensif dengan Badan Keuangan Daerah. 

Beban belanja pegawai yang tinggi di Rejang Lebong menjadi pertimbangan utama dalam menentukan waktu efektif dimulainya tugas para pegawai yang lolos seleksi.

“Kita harus betul-betul memperhitungkan aspek anggaran, karena beban belanja pegawai saat ini sudah cukup berat. Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak keuangan daerah untuk mencari waktu yang tepat dalam menetapkan TMT,” tambahnya.