RAKYATBENGKULU.COM - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya menjaga keselamatan pelajar sekaligus memastikan proses pendidikan berjalan tanpa hambatan.
Hal itu diwujudkan melalui Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2025 yang resmi diterbitkan pada 5 September 2025 oleh Menteri Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, berisi larangan keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi.
Surat edaran tersebut telah dikirimkan ke seluruh kepala dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, hingga kepala sekolah di semua jenjang, mulai SD hingga SMA/SMK.
Pesannya jelas, ialah pelajar diminta untuk memusatkan perhatian pada belajar, sementara penyampaian aspirasi diarahkan pada jalur yang lebih tepat.
BACA JUGA:RSUD Lebong Siapkan Layanan Cuci Darah Mandiri, 6 Tenaga Medis Disekolahkan
BACA JUGA:Reformasi ASN, 28 Pejabat Eselon II Bengkulu Selatan Jalani Uji Kompetensi
“Sudah kita sampaikan edaran. Edaran yang tadi saya sampaikan itu sudah kami sampaikan ke kepala dinas provinsi maupun ke Kabupaten Kota,” kata Abdul Mu’ti dikutip DISWAY.ID.
Menteri Abdul menjelaskan, keputusan ini tidak hanya untuk melindungi peserta didik dari risiko terlibat kerusuhan atau provokasi di lapangan, tetapi juga demi menjaga iklim pendidikan yang kondusif.
"Memang sebaiknya para pelajar ini kalau ada aspirasi demokrasi dan sebagainya disalurkannya melalui cara-cara yang lebih pas lah begitu," katanya.
Ia menambahkan, arah kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden agar seluruh pihak mulai dari guru, orang tua, kepala sekolah hingga dinas pendidikan ikut serta membimbing siswa agar fokus pada dunia belajar.
“Sehingga kami berharap sekali lagi dan ini juga sesuai arah Pak Presiden agar para guru, para orang tua, para kepala sekolah, kepala dinas kita semuanya, marilah kita mengajak para pelajar ini untuk lebih fokus mereka belajar,” pungkas Abdul.
BACA JUGA:Seleksi Anggota BAZNAS 2025–2030 Dibuka, Ini Materi Ujian yang Harus Dikuasai
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi sempat menyoroti tingginya keterlibatan pelajar SMA dan STM dalam aksi unjuk rasa di Jakarta pada awal September.
Dalam rapat koordinasi Forkopimda bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, ia mengungkap bahwa mayoritas massa aksi dalam sepekan terakhir justru berasal dari kalangan pelajar.