ADAPI menegaskan, menempatkan dosen dalam status PPPK tidak sejalan dengan filosofi profesi, amanat hukum, maupun kebutuhan kelembagaan pendidikan tinggi.
Pemerintah bersama DPR RI diminta segera meninjau ulang demi menjaga marwah akademik dan meningkatkan kesejahteraan dosen di Indonesia.