LEBONG, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong bersama dengan DPRD Kabupaten Lebong secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penandatanganan nota kesepakatan ini berlangsung dalam rapat paripurna internal yang diadakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lebong pada Selasa 16 September 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen dan dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD, Rinto Putra Cahyo, PJ Sekda Lebong, Dr. H. Syarifuddin, serta Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Riswan Efendi.
Penandatanganan KUA-PPAS ini menunjukkan komitmen kuat antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan bahwa arah pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat Lebong.
BACA JUGA:Marjohan Resmi Dilantik Jadi Sekda Definitif Mukomuko, Ini Pesan Bupati
BACA JUGA:Musim Hujan, Camat Kota Mukomuko Imbau Warga Waspada Penyebaran DBD
Bupati Lebong, H. Azhari, mengungkapkan apresiasinya terhadap sinergi yang terjalin antara Pemkab dan DPRD.
Menurutnya, hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD ini mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Lebong yang telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan keuangan daerah.
Rapat paripurna internal yang diadakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lebong--
“Atas nama Pemerintah Lebong, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar, yang telah bekerja sama secara konstruktif. Hasil ini menjadi landasan penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan, sekaligus menjawab harapan masyarakat,” ujar Bupati Azhari.
Bupati Azhari menambahkan bahwa perubahan APBD Tahun 2025 akan difokuskan pada program prioritas, termasuk peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Semua program ini bertujuan untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Lebong.
BACA JUGA:Profil Lengkap Muhamad Arpi, Putra Daerah Mukomuko yang Kini Menjabat Kabag Hukum Setdakab
Dengan disepakatinya KUA-PPAS tersebut, Bupati Azhari berharap agar pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.