RAKYATBENGKULU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus memperkuat jaring perlindungan sosial dengan meluncurkan program 25.000 kuota BPJS Kesehatan khusus untuk masyarakat yang masuk kategori pekerja rentan serta penyandang disabilitas.
Program ini diharapkan mampu menjamin akses kesehatan yang lebih merata, terutama bagi kelompok yang selama ini kerap mengalami hambatan dalam mendapatkan layanan.
Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak hanya soal distribusi kuota, tetapi juga tentang memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
“Langkah ini penting agar kuota yang tersedia dapat tepat sasaran dan manfaat BPJS dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” katanya dikutip KORANRB.ID.
BACA JUGA:Dispangtan Bengkulu Gencar Sidak RPH, Pastikan Daging Unggas Aman di Meja Makan
BACA JUGA:Kejati Bengkulu Geledah Kediaman Iryanka Aditya, Amankan Dokumen Penting Kasus Korupsi Pertambangan
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Sinkronisasi data yang dilakukan Dinas Sosial bersama dinas terkait diyakini mampu mengurangi risiko salah sasaran.
“Ini bagian dari komitmen kami memperkuat perlindungan sosial bagi warga yang paling rentan,” sambungnya.
Program ini menyasar pekerja di sektor informal seperti pedagang kecil, buruh harian, hingga nelayan yang sering kali tidak terlindungi jaminan sosial, serta penyandang disabilitas yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.
Selain menyiapkan kuota, Pemprov Bengkulu juga menggelar sosialisasi agar masyarakat mengetahui hak mereka dalam program BPJS.
Upaya ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan di seluruh daerah.
BACA JUGA:Rekomendasi Kahf Face Wash, Intip 6 Tips yang Harus Cowok Tahu dalam Memilih Sabun Pencuci Muka
BACA JUGA:Angka Kasus Kekerasan Seksual Anak Naik di Mukomuko, Pelaku Mayoritas Orang Terdekat
Pemprov menegaskan, yang menjadi prioritas bukan hanya jumlah kuota, melainkan kualitas pelayanan dan pemerataan akses kesehatan.
Dengan data yang terintegrasi dan sistem distribusi yang akurat, Bengkulu berharap dapat menjadi model keberhasilan pelaksanaan perlindungan sosial di tingkat provinsi.