Selain anggaran kesehatan, Usin juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat anggaran pendidikan.
Ia menyampaikan bahwa DPRD memastikan tidak ada lagi hambatan bagi siswa maupun mahasiswa dalam proses penerimaan peserta didik baru.
BACA JUGA:Pelayanan Rumah Sakit Jadi Sorotan dalam Reses Zulasmi Oktarina di Rejang Lebong
BACA JUGA:Warga Desa Tanjung Minta Pemasangan Listrik Gratis dalam Reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Aswar
Menurutnya, pemerataan fasilitas pendidikan menjadi hal krusial, terutama menyangkut sekolah-sekolah yang masih membutuhkan perbaikan dan penataan di wilayah Kota Bengkulu.
Usin menilai peningkatan sarana prasarana harus terus menjadi prioritas agar mutu pendidikan di Bengkulu semakin kompetitif.
“Pemerataan fasilitas pendidikan dan pembenahan sekolah-sekolah harus terus didorong. Tidak boleh ada anak Bengkulu yang terhambat mengakses pendidikan hanya karena keterbatasan infrastruktur,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Komisi IV DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan agar penggunaan anggaran lebih transparan dan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
BACA JUGA:45 Sekolah di Mukomuko Lolos Program Revitalisasi 2026, Meningkat dari Tahun Sebelumnya
BACA JUGA:Berbagi Kasih, Panitia Natal Oikumene Bagikan 250 Paket Sembako untuk Warga Kampung Melayu
Penanganan Penyandang Disabilitas Masuk Agenda Prioritas
Dalam reses tersebut, Usin juga menyoroti kebutuhan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Ia meminta masyarakat membantu memperbarui pendataan warga disabilitas yang belum terdaftar di Dinas Sosial.
Pendataan ini, kata Usin, sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam mengalokasikan bantuan dan layanan khusus.
"Data penyandang disabilitas akan dihimpun mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga dinas terkait di tingkat kota dan provinsi," terangnya.
Komisi IV bersama tim terkait juga berencana melakukan verifikasi ulang terhadap sejumlah usulan kebutuhan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, hingga tongkat adaptif. Menurut Usin, kebutuhan ini banyak muncul dari warga dan harus dipastikan agar distribusinya tepat sasaran.
“Ini merupakan bagian dari implementasi Perda Disabilitas yang sedang dijalankan pemerintah provinsi. DPRD akan memastikan program ini berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutup Usin. (advertorial)